TVRINews – Jakarta
Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Gratis untuk Puluhan Ribu Anak Prasejahtera.
Kebijakan afirmasi pendidikan kembali digulirkan negara guna memastikan hak belajar anak-anak dari kelompok rentan tetap terpenuhi. Langkah ini dirancang untuk merobohkan hambatan finansial yang kerap memaksa pelajar putus sekolah.
Pemerintah secara resmi mengonfirmasi lebih dari 44.000 anak dari keluarga prasejahtera pada jenjang sekolah dasar hingga menengah atas kini dapat menikmati kembali fasilitas belajar tanpa dipungut biaya. Kebijakan strategis tersebut menegaskan komitmen jangka panjang negara dalam mengikis jurang ketimpangan sosial lewat jalur akademik.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial, Devi Deliani, menjelaskan bahwa esensi utama dari perluasan inisiatif ini adalah memutus rantai kemiskinan struktural.
"Program ini menjangkau 182 sekolah, melonjak signifikan dari 166 titik dan lebih dari 14.700 peserta didik di tahun pertama. Ini adalah komitmen negara untuk terus memperluas jangkauan agar anak-anak yang selama ini tidak tertampung bisa kembali duduk di bangku sekolah," ujar Devi melalui keterangan resminya dikutip sabtu 2026.
Guna menjaga efektivitas distribusi, pemerintah menerapkan seleksi ketat menggunakan basis data terintegrasi nasional. Pendekatan ini dinilai krusial agar subsidi pendidikan jatuh ke tangan yang tepat.
"Setiap siswa terdaftar berdasarkan nama dan alamat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem ini, bantuan negara dipastikan sampai tepat pada anak-anak yang benar-benar membutuhkan, bukan sekadar angka di atas kertas," imbuh Devi.
Selain pembebasan iuran, akselerasi pembangunan infrastruktur penunjang turut menjadi fokus utama. Sebanyak 93 unit fasilitas belajar permanen telah rampung dan beroperasi penuh sejak pertengahan Juli hingga September ini. Langkah tersebut diambil untuk menjamin standar kualitas fasilitas yang setara dengan institusi unggulan bagi para siswa penerima manfaat.
Melalui integrasi data yang presisi serta pembenahan fasilitas fisik secara masif, pemerintah optimistis target pemerataan pendidikan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan tanpa terkecuali.
