TVRINews, Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan melalui aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Ia meminta peserta aksi tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi.
"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan seusai menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Agustus 2026. Setidaknya terdapat empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan masing-masing.
Puan mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban agar demonstrasi dapat berlangsung aman dan tidak menimbulkan kericuhan.
"Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Rabu, 26 Agustus 2026.
Terkait rencana perwakilan peserta aksi bertemu dengan pimpinan DPR, Puan memastikan pihaknya terbuka terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.
"Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami," ucap Puan.
Menurut Puan, pimpinan DPR juga tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan peserta aksi yang datang ke kompleks parlemen.
"Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu," tutur Puan.
Puan mencontohkan sejumlah audiensi yang telah dilakukan pimpinan DPR dalam beberapa waktu terakhir. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, misalnya, menerima perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).
Pimpinan DPR dan Komisi VI DPR RI juga menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia terkait keterlambatan pembayaran gaji. Persoalan tersebut disebut menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.
Selain itu, pimpinan DPR bersama perwakilan alat kelengkapan dewan (AKD) terus menerima aspirasi masyarakat terkait RUU Perampasan Aset, termasuk dari perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin, 24 Agustus 2026.
"Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya," ucap Puan.
