TVRINews, Jakarta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali memberangkatkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) untuk membantu penanganan dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebanyak 160 tenaga kesehatan TCK Batch 2 diberangkatkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Senin, 7 September 2026. Mereka akan ditempatkan di empat kabupaten, yakni Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
Ketua Satgas Penanganan Bencana NTT, Sumarjaya, mengatakan pemberangkatan tahap kedua ini memiliki fokus berbeda dibandingkan tahap pertama. Jika tahap pertama lebih banyak mendukung pelayanan medis, TCK tahap kedua akan memperkuat layanan psikososial dan kesehatan mental bagi masyarakat terdampak bencana.
“Pendekatannya agak berbeda karena ini lebih kepada psikososial, bagaimana kita memberangkatkan tenaga-tenaga yang memberikan kesehatan mental bagi masyarakat di daerah Flores,” ujar Sumarjaya dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 7 September 2026.
Sebelumnya, Kemenkes telah mengirimkan 207 tenaga kesehatan pada tahap pertama. Pada tahap kedua ini, para tenaga kesehatan akan memberikan pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit lapangan.
Saat ini terdapat dua rumah sakit lapangan yang menjadi bagian dari dukungan pelayanan kesehatan di wilayah terdampak, yakni di Ruteng dan Ngada. Selain pelayanan kesehatan, tenaga TCK juga akan memberikan dukungan psikososial, terutama bagi anak-anak dan masyarakat yang mengalami trauma akibat bencana.
Menurut Sumarjaya, dampak bencana tidak hanya berupa cedera fisik seperti patah tulang dan luka robek, tetapi juga kehilangan harta benda yang dapat memengaruhi kondisi psikologis masyarakat.
“Untuk saat ini, itu adalah lebih kepada psikososial, bagaimana memberikan edukasi, komunikasi kepada masyarakat terdampak,” lanjutnya.
Sumarjaya menjelaskan, penugasan tenaga kesehatan akan mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni dilakukan dalam periode 14 hari sebelum dilakukan pergantian personel.
Penempatan tersebut juga menyesuaikan dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT hingga 12 September 2026, dengan kemungkinan perpanjangan.
Selain dukungan psikososial, tenaga kesehatan juga akan membantu perawatan pasien pascaoperasi. Sementara itu, layanan dokter spesialis, termasuk ortopedi dan bedah, sebelumnya telah diterjunkan untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan operasi.
Satgas juga memperkuat surveilans kesehatan untuk memantau potensi munculnya penyakit menular di wilayah terdampak.
“Tim kita surveillance juga kita turunkan untuk melihat, mengidentifikasi penyakit-penyakit apa yang terjadi di sana supaya tidak terjadi potensi KLB dan wabah,” tandasnya.
Kemenkes berharap pelayanan kesehatan di wilayah terdampak tetap berjalan seperti biasa meski masyarakat masih menghadapi kondisi pascagempa dan kemungkinan terjadinya gempa susulan.
