TVRINews, Jakarta
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlanjut dengan target menjadi pusat politik Indonesia pada 2028. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah menjamin dukungan penuh dari sisi pembiayaan negara untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis ini.
Purbaya baru saja menggelar pertemuan dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu pada Rabu, 1 Oktober 2025. Pertemuan itu membahas laporan perkembangan pembangunan IKN, khususnya setelah penetapan target IKN sebagai ibu kota politik melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
"Pak Basuki melaporkan progres program pembangunan IKN setelah terbitnya Perpres No. 79 tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028," kata Purbaya dalam unggahan di akun Instagram resminya, @menkeuri, Kamis (2/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga memastikan keberlanjutan pendanaan pembangunan IKN melalui tiga skema utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Foreign Direct Investment (FDI).
Dilaporkan hingga September 2025, realisasi investasi di IKN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 52 perjanjian kerja sama dengan 49 investor, yang seluruhnya berasal dari investasi non-APBN. Dari sisi APBN, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp89 triliun sejak 2022 hingga 2024.
Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) berhasil menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian bagi ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP. Pada tahap ini, sejumlah standar modern juga diperkenalkan, termasuk Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), dengan dukungan Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.
Sejumlah proyek multiyears dari tahap pertama, seperti pembangunan Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, serta tol Balikpapan–IKN, tetap berjalan dan ditargetkan rampung pada akhir 2025.
Memasuki tahap kedua (2025–2028), fokus pembangunan akan beralih pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, pengembangan infrastruktur konektivitas, penataan kawasan Sepaku, penyediaan ruang terbuka hijau, serta investasi di sektor pendidikan.
