TVRINews, Jakarta
Pemerintah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) semakin tepat sasaran. Langkah ini menjadi salah satu fokus utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 28 September 2026.
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
"Ini nanti (rapat) tentang kepesertaan BPJS Kesehatan. Ya tentu ini kita ingin mendapatkan arahan Presiden tentang berbagai hal yang kita temukan di lapangan, terutama setelah adanya transformasi data ini," kata Gus Ipul sebelum memasuki ruang rapat.
Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data penerima bantuan dilakukan secara terus-menerus agar penyaluran bantuan sosial maupun jaminan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Jadi, kita tahu bahwa sejak tahun 2025, awal tahun 2025, tepatnya bulan Februari, Inpres Nomor 4 tahun 2025, kita telah data tunggal dan kita perlu mutakhirkan terus," ujarnya.
Sejalan dengan penjelasan Mensos, Menteri Keuangan Suahasil Nazara berharap integrasi dan pemutakhiran data melalui DTSEN dapat menyaring penerima jaminan kesehatan agar tepat sasaran.
"Kami mendorong supaya collection iuran, pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik. Tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN," kata Suahasil usai menghadiri rapat.
Suahasil menambahkan bahwa BPJS Kesehatan memerlukan perkuatan struktur keuangan guna memastikan kelancaran pembayaran klaim fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Pemerintah pun mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun dalam APBN 2026 yang akan dicairkan pada Oktober dan November mendatang.
"Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira Rp47 triliunan. Sementara tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan kondisi penerimaan dan pengeluaran manfaat jaminan kesehatan saat ini. BPJS Kesehatan telah mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun, sementara klaim manfaat yang dibayarkan mencapai Rp132 triliun.
"Jadi ini ada cash flow gap untuk kita tetap bisa membayar pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan. Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, Pemerintah, Menteri telah diberikan suntikan dana sebesar Rp 20 triliun yang Rp10 triliun akan cair bulan ini, dan Rp10 triliun akan cair di bulan November," kata Prihati.
Ia menambahkan, rapat terbatas tersebut juga memetakan langkah strategis lain terkait peningkatan mutu layanan BPJS Kesehatan, penguatan prinsip gotong royong iuran peserta mandiri, penanganan inflasi medis, serta penerapan layanan berbasis nilai (value-based healthcare).
"Ini kita akan tegakkan ke depan untuk bisa value based dan itu juga yang kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran," pungkasnya.
