TVRINews – Jakarta
Pemerintah tawarkan 55 proyek kerja sama ke swasta demi tutupi celah anggaran infrastruktur nasional hingga 2029.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan infrastruktur besar-besaran hingga tahun 2029, namun anggaran negara disebut tak cukup kuat menanggung seluruh pembiayaan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, tercatat kebutuhan dana jumbo mencapai Rp1.905 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memaksa pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif. Dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Dody menekankan pentingnya kolaborasi sektor publik dan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Pemerintah hanya bisa menanggung sekitar 60% dari total kebutuhan dana, sisanya harus kita cari dari pembiayaan cerdas dan kolaboratif,” ujar Dody di hadapan para investor dan pelaku industri infrastruktur.
Dari total anggaran Rp1.905 triliun tersebut, hanya Rp678,91 triliun yang dianggarkan lewat APBN dan Rp473,28 triliun dari APBD. Artinya, masih terdapat kekurangan dana sebesar Rp753,11 triliun atau sekitar 39,53%, yang belum memiliki sumber pembiayaan tetap.
Pemerintah menargetkan Rp651,46 triliun dari kekurangan dana tersebut dapat ditutupi lewat skema KPBU, melalui penawaran 55 proyek strategis, yang terdiri dari:
• 24 proyek sumber daya air (SDA)
• 19 proyek infrastruktur jalan
• 12 proyek sektor permukiman
“Ini saatnya kita bergandengan tangan. Infrastruktur bukan hanya fondasi ekonomi, tapi juga simbol kemajuan bangsa. Mari kita bangun Indonesia bersama,” pungkas Dody dengan optimisme.
Editor: Redaksi TVRINews
Baca Juga:
| Kemendagri Ungkap Sejarah Tumpang Tindih Pulau di Perairan Aceh dan Sumut |
