TVRINews, Jayapura
Pemerintah Pusat secara resmi menetapkan wilayah Papua sebagai salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui skema bedah rumah untuk Tahun Anggaran 2026. Guna mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur pemukiman di wilayah paling timur Indonesia tersebut, alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya di tanah Papua tahun ini melonjak drastis hingga mencapai 23.000 unit rumah.
Kebijakan strategis ini menjadi bagian integral dari program nasional yang didukung alokasi anggaran total sekitar Rp8 triliun untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh tanah air. Penyaluran bantuan fisik ini tersebar secara merata di enam provinsi yang ada di Papua, dengan target pengerjaan yang dimulai serentak pada akhir Juni 2026 dan diproyeksikan rampung sepenuhnya pada Agustus 2026 mendatang.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa program bedah rumah tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.
"Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026," katanya di Jayapura dikutip pada Senin 29 Juni 2026.
Tito Karnavian menambahkan, alokasi sebanyak 23.000 unit rumah untuk kawasan Papua tahun ini menunjukkan peningkatan yang sangat masif jika dibandingkan dengan alokasi tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 1.600 unit rumah. Lonjakan target sasaran nasional dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang layak dan sehat.
Pelaksanaan rehabilitasi fisik rumah-rumah tersebut dijadwalkan akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus 2026 mendatang melalui skema padat karya BSPS.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan bahwa Kota Jayapura sendiri berhasil memperoleh alokasi sebanyak 499 unit rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran ini.
Abisai menilai, pemilihan Kampung Mosso sebagai lokasi pelaksanaan peluncuran simbolis sangat tepat karena letaknya yang berada di kawasan perbatasan negara. Setelah dari perbatasan, pelaksanaan bedah rumah akan langsung dilanjutkan ke berbagai distrik lain di Kota Jayapura dan wilayah Papua lainnya.
"Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material," katanya.
Di samping mengejar target kuantitas unit, Pemerintah Pusat juga berkomitmen penuh memastikan bahwa penyaluran bantuan ini menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, seperti area pedalaman, pesisir, dan pelosok Papua. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial sehingga manfaat pembangunan nasional dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
