TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menekan dampak ekonomi jika terjadi penutupan jalur penerbangan dan pelayaran dalam jangka waktu lama pasca-erupsi Gunung Anak Krakatau, Minggu, 6 September 2026. Pemerintah pusat bersiap memobilisasi armada kapal besar guna menjamin kelancaran pasokan logistik dan bahan pangan ke daerah.
Mendagri menjelaskan bahwa penutupan alur transportasi udara maupun laut berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian daerah. Sebagai bentuk kompensasi atas gangguan moda transportasi tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan aset kapal berkapasitas besar milik TNI AL dan BUMN.
"Kita bisa bekerjasama nanti dengan pertama dengan jajaran TNI yang punya aset kapal-kapal besar, dari AL misalnya, kemudian juga BUMN yang memiliki pelayanan yang besar, yang memiliki kapal-kapal besar untuk membantu dalam rangka untuk kompensasi kalau seandainya terjadi penutupan di bidang penerbangan. Logistiknya melalui kapal-kapal yang besar, mungkin bisa dari Tanjung Priok atau dari sumber-sumber lain yang daerah-daerah kita yang cakup belitung, sumatera selatan, Palembang untuk dapat mengangkut logistik, saya akan bekerjasama dengan Kepala Badan Pangan Nasional terutama, pak Menteri pertanian serta pihak2 terkait lain prihal pangan," kata Mendagri Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 6 September 2026.
Langkah kolaborasi ini dirancang untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok menuju daerah-daerah seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan tetap terjaga tanpa hambatan.
Terkait penyaluran bantuan bagi masyarakat di wilayah terdampak, Mendagri menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari pemerintah daerah. Kendati demikian, pemerintah pusat mengambil langkah proaktif untuk menyalurkan bantuan kesehatan berupa masker.
Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa menjelang akhir tahun, kapasitas fiskal atau anggaran belanja tidak terduga (BTT) di beberapa daerah mungkin mulai menipis, sehingga intervensi pemerintah pusat sangat diperlukan.
"Kalau kita lihat pusat banyak masih request belum ada dari pemerintah daerah, tetapi kita anggap penting untuk memberikan bantuan, masker misalnya. Dari daerah yang mungkin kapasitas fiskalnya keuangannya sulit, anggaran belanja tidak terduga karena akhir tahun mungkin sudah tipis, untuk membantu masyarakat membagikan masker kesulitan, bahkan kita bisa kerjasama dengan BNPB, Menteri Kesehatan, untuk membagikan masker daerah tersebut. Seperti pada saat kita menangani COVID-19," tuturnya.
Melalui sinergi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan, pemerintah optimistis penanganan dampak abu vulkanik serta perlindungan kesehatan masyarakat di daerah dapat berjalan optimal.
