TVRINews, Riau
Pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, kementerian, lembaga, hingga sektor swasta bersatu dalam satu komando untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Komitmen ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional 2025 yang digelar di Pekanbaru, Riau, pada Selasa, 29 April 2025.
"Sebagai langkah strategi dan penguatan, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergotong royong, bahu-membahu, dan bekerja sama untuk meningkatkan mitigasi dan mencegah terjadinya karhutla," ujar Budi Gunawan.
Berdasarkan data BMKG yang terintegrasi dengan data satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta BNPB, musim kemarau diperkirakan berlangsung dari April hingga September 2025. Data satelit Terra Aqua milik NASA menunjukkan 144 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, hingga 17 April 2025, tercatat 97 kejadian karhutla di berbagai wilayah, dengan Riau mengalami darurat karhutla di lahan seluas 80 hektare.
Wilayah terdampak meliputi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
"Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan sedini mungkin, termasuk modifikasi cuaca hujan per 1 Mei, water bombing, heli patroli, mengisi embung-embung, parit-parit, kanal-kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut," jelas Menko Polkam.
Dalam kesempatan tersebut, Budi Gunawan menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh jajaran serta menekankan pentingnya menjaga capaian yang telah diraih. Presiden juga menaruh perhatian serius pada dampak geopolitik akibat karhutla.
Sebagai bentuk penguatan strategi nasional, pemerintah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada 13 Maret 2025. Desk ini berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam dan dipimpin lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.
"Komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN seperti AA-THP dan ACC-THPC harus terus ditegakkan," tambahnya. Ia juga menekankan perlunya belajar dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan terkait dampak besar perubahan iklim terhadap kebakaran hutan.
Menko Polkam mengimbau gubernur, wali kota, dan bupati untuk segera menyiapkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BNPB dan KLHK. Kepada perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, maupun tambang, ia menegaskan kewajiban dalam pengawasan dan pencegahan karhutla.
Budi Gunawan juga mengajak masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Taruna Siaga Bencana (Tagana), PMI, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani untuk terus aktif melaporkan titik api.
"Pada apel kesiapsiagaan hari ini, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan," tegasnya.
Apel ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI M. Hasan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Tol Cisumdawu, Diduga Pengemudi Ngantuk
