TVRINews, Jakarta
Forum koordinasi lintas kementerian menyusun langkah taktis guna mengentaskan kawasan tertinggal menuju status desa mandiri.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggeber strategi percepatan peningkatan status desa di kawasan perbatasan melalui forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga mitra.
Pertemuan strategis yang dipimpin oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Bakri Siddiq, ini diselenggarakan di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta. Forum ini dirancang sebagai ruang kolaborasi untuk merumuskan langkah taktis dalam mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal menuju status desa berkembang, maju, hingga mandiri di wilayah perbatasan negara.
“Forum ini menjadi bagian dari koordinasi untuk merumuskan strategi peningkatan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal menuju desa maju dan desa mandiri di kawasan perbatasan,” ujar Bakri dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 September 2026.
Forum koordinasi ini turut menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya perwakilan dari Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian PPN/Bappenas; Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT); serta Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
Pemetaan Empat Dimensi Pengungkit Pembangunan Desa
Berdasarkan hasil pemetaan komprehensif yang dipaparkan, terdapat empat dimensi utama yang masih memerlukan intervensi masif guna mempercepat eskalasi status desa di kawasan perbatasan:
1. Dimensi Layanan Dasar (Kebutuhan Intervensi sekitar 51,4%): Menjadi perhatian utama yang meliputi sektor kesehatan, penyediaan air bersih, pendidikan, serta kelayakan hunian.
2. Dimensi Lingkungan (Kebutuhan Intervensi sekitar 44,8%): Berkaitan erat dengan penyediaan sanitasi yang layak, sistem pengelolaan sampah, serta peningkatan ketangguhan lingkungan.
3. Dimensi Aksesibilitas (Kebutuhan Intervensi sekitar 43,1%): Berfokus pada perbaikan konektivitas fisik antarwilayah serta keterjangkauan akses layanan publik.
4. Dimensi Ekonomi (Kebutuhan Intervensi sekitar 40,6%): Difokuskan untuk memperkuat aktivitas produktif warga serta membangun kelembagaan ekonomi lokal yang lebih kokoh.
Menurut Bakri, pemetaan berbasis Indeks Desa ini menjadi instrumen navigasi yang krusial bagi BNPP RI dalam melakukan fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan perbatasan.
“Pemetaan dimensi-dimensi pengungkit diperlukan untuk menentukan intervensi yang dapat mempercepat peningkatan status desa di perbatasan. Hasilnya juga menjadi bahan utama dalam penyusunan rencana aksi dan penetapan lokasi prioritas,” jelasnya.
Sinergi Lintas Sektor dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PPN/Bappenas mengarahkan agar seluruh bentuk intervensi pembangunan kawasan perbatasan dipetakan secara terpadu bersama kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah.
Penguatan koordinasi ini turut ditekankan melalui optimalisasi peran camat dan kepala desa dalam menyelaraskan arah pembangunan, termasuk mendongkrak Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) serta status kemandirian desa.
Selain itu, model kerja sama antardesa didorong menjadi salah satu pendekatan efektif untuk memperluas cakupan layanan dasar, menggerakkan roda ekonomi masyarakat, hingga membuka akses pasar secara luas, termasuk peluang perdagangan lintas batas ke negara tetangga.
Berdasarkan data capaian, persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal pada tahun 2025 tercatat berada di angka 22,54 persen (sedikit di atas target yang ditetapkan sebesar 19,87 persen). Sementara itu, pada tahun 2026, jumlah absolut desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal tercatat mengalami dinamika dari 498 desa menjadi 502 desa.
Melalui sinergi erat lintas kementerian dan lembaga ini, BNPP RI berkomitmen untuk terus mengawal ketat perencanaan hingga tingkat desa, memastikan setiap kebijakan intervensi di kawasan perbatasan semakin tepat sasaran, terukur, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garda terdepan Nusantara.
