TVRINews, Jakarta
Forum strategis ini membahas kesiapan pengelolaan koridor Yetetkun-Butmambin guna memperkuat konektivitas infrastruktur dan perekonomian warga di kawasan perbatasan.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Nurdin, memimpin forum strategis pembahasan kesiapan pengelolaan lintas batas negara antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG).
Pertemuan ini berfokus pada rencana pembukaan Butmambin Border Post di PNG sebagai counterpart bagi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Kamis, 24 September 2026.
Forum yang bertempat di Gedung Wisma PLBN Yetetkun tersebut merupakan bagian dari agenda utama rangkaian survei dan verifikasi lapangan Koridor Merauke–PLBN Sota–PLBN Yetetkun–Butmambin yang dilaksanakan oleh Tim BNPP RI bersama kementerian dan lembaga mitra sepanjang 20–26 September 2026.
Pembahasan komprehensif ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari kesiapan konektivitas infrastruktur, mekanisme perlintasan, rantai pasok logistik, faktor keamanan, hingga peluang pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Prospek Alternatif Distribusi BBM untuk Ok Tedi Mining Limited (OTML)
Nurdin mengungkapkan bahwa eskalasi pembukaan koridor ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak Pemerintah PNG dalam mencari alternatif jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna menyuplai kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).
Selama ini, rute logistik utama OTML sangat bergantung pada jalur Sungai Fly–Kiunga–Tabubil. Namun, fluktuasi penurunan debit air sungai akibat fenomena El Nino kerap mengancam kelancaran pasokan logistik vital tersebut. Oleh karena itu, dijajaki opsi pemanfaatan jalur darat melalui rute Asike–Yetetkun.
Dalam forum tersebut, dibahas pula potensi kolaborasi bisnis penyediaan BBM antara pihak OTML dan Pertamina, yang meliputi proyeksi volume kebutuhan, skema transportasi, hingga kepastian regulasi. Nurdin menegaskan bahwa inisiatif ini masih memerlukan kajian mendalam melalui skema business-to-business (B-to-B) serta sinkronisasi lintas instansi.
(Foto: Humas BNPP RI)
“Kerja sama ini perlu dikaji secara komprehensif, termasuk kebutuhan BBM, volume, transportasi, distribusi, dan rute yang memungkinkan. Karena itu, diperlukan tindak lanjut bersama lintas instansi,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulis, dilansir dari BNPP RI, Jumat, 25 September 2026.
Penguatan Konektivitas dan Tata Kelola Perlintasan Lintas Batas
Selain rantai pasok logistik, BNPP RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas jalur darat Merauke–Boven Digoel–Yetetkun untuk memfasilitasi mobilitas warga dan barang. Pemerintah juga merencanakan penyediaan trayek angkutan umum yang menghubungkan Yetetkun, Tanah Merah, hingga Merauke guna memperluas aksesibilitas warga terhadap pusat-pusat layanan publik dan ekonomi.
Dari segi pengelolaan perbatasan, pembahasan turut menyentuh aspek legal dan operasional, seperti kepengurusan paspor dan visa bagi pengemudi, regulasi kepabeanan pengiriman BBM, sistem pengawasan orang dan barang oleh CIQS, serta penguatan pos pengamanan terpadu.
Nurdin mengingatkan agar seluruh rangkaian pembangunan di wilayah perbatasan wajib berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal, di mana sektor perdagangan, perkebunan, koperasi, dan usaha kerakyatan harus diberi ruang tumbuh seluas-luasnya.
“Yang tidak kalah penting adalah masyarakat lokal harus menjadi bagian utama dalam pengembangan ekonomi kawasan. Aktivitas di perbatasan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya,” tegas Nurdin.
Rangkaian Kunjungan Lapangan dan Sinergi Lintas Sektor
Sebelum memimpin forum diskusi, Nurdin bersama Tim Survei dan Verifikasi Lapangan didampingi Bupati Boven Digoel serta perwakilan kepala kampung telah melakukan peninjauan langsung ke Butmambin Border Post di wilayah PNG guna mengevaluasi kondisi fisik akses dan fasilitas perbatasan secara faktual.
(Foto: Humas BNPP RI)
Turut mendampingi dalam kegiatan ini Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI Amrullah M. Ridha dan Kepala PLBN Yetetkun Isak Mewed. Hadir pula jajaran Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Indonesia, Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemkab Boven Digoel, pihak manajemen OTML, serta tokoh adat setempat.
Melalui sinergi lintas sektor ini, BNPP RI optimis pengelolaan lintas batas terpadu di koridor Yetetkun–Butmambin dapat segera terwujud guna mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat di garda terdepan Nusantara.
