TVRINews, Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menargetkan pembangunan jalan akses menuju pusat pemerintahan Provinsi Papu Selatan rampung pada November 2026. Penyelesaian infrastruktur tersebut diharapkan memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung kelancaran pelayanan publik dan mobilitas masyarakat.
Pembangunan jalan dilakukan melalui rekonstruksi dua segmen ruas Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat infrastruktur pendukung Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan.
Dody mengatakan, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung operasional pemerintahan daerah. Akses yang baik juga dibutuhkan untuk memperlancar distribusi logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dody dalam keterangan resmi Kementerian PU, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Pada 2026, Kementerian PU menangani rekonstruksi jalan pada Segmen 3 sepanjang lima kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer. Dengan demikian, total panjang jalan yang ditangani pada kedua segmen tersebut mencapai 11,8 kilometer.
Pelaksana Tugas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan, Andre Sahat Tua Sirait, menjelaskan bahwa pekerjaan tahun ini merupakan bagian dari program pembangunan akses pendukung pusat pemerintahan yang telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2023.
“Pada 2026, penanganan Segmen 3 dan Segmen 4 menjadi tahap penting dalam penyelesaian program ini. Kami menargetkan pekerjaan sepanjang 11,8 kilometer tersebut rampung pada November 2026 agar akses menuju pusat pemerintahan Papua Selatan semakin baik,” kata Andre.
Secara keseluruhan, penanganan jalan pendukung DOB Papua Selatan sejak 2023 hingga 2026 mencapai sekitar 30,5 kilometer dengan total anggaran sekitar Rp330 miliar.
Pekerjaan rekonstruksi dilakukan dengan mengacu pada standar jalan nasional, termasuk peningkatan badan jalan hingga selebar tujuh meter. Lingkup pekerjaan mencakup peninggian badan jalan pada titik tertentu, penimbunan menggunakan material lokal, pemasangan lapis pondasi agregat, serta pengaspalan.
Penanganan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan, terutama pada sejumlah lokasi yang memiliki karakteristik lahan rawa.
Andre menambahkan, peningkatan akses jalan juga diharapkan mempermudah mobilitas aparatur sipil negara (ASN) yang sebagian besar masih berdomisili di Merauke. Selain mendukung kegiatan pemerintahan, jalan yang lebih baik dapat memperlancar pengangkutan logistik menuju kawasan pusat pemerintahan.
“Dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas ASN dan distribusi logistik diharapkan lebih lancar. Infrastruktur ini juga dapat mendukung perkembangan kawasan serta membuka peluang bagi pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kementerian PU berharap penyelesaian proyek tersebut dapat memperkuat keterhubungan antarwilayah dan mendukung perkembangan pusat pemerintahan Papua Selatan. Peningkatan infrastruktur jalan juga diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui akses transportasi yang lebih baik dan pelayanan publik yang semakin optimal.
