TVRINews, Jakarta
Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini. Upaya ini dilakukan agar pemerintah dapat melakukan mitigasi sebelum kebakaran terjadi, khususnya di kawasan gambut yang rentan mengalami kekeringan saat musim kemarau.
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor serta dukungan berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi informasi.
Menurutnya, sistem pemantauan yang dikembangkan ke depan tidak cukup hanya mengamati kondisi di lapangan, tetapi juga harus mampu mendeteksi permasalahan, menganalisis keterkaitan berbagai faktor, hingga memproyeksikan potensi kebakaran.
“Jadi kalau kita lihat, pemantauan karhutla saja kurang tepat. Harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada. Kemudian kita membuat analisis korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi,”kata Satyawan dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui Setpres, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, salah satu indikator penting dalam mendeteksi risiko kebakaran gambut adalah kondisi tinggi muka air. Ketika permukaan air gambut menurun hingga mencapai tingkat yang berisiko, langkah pencegahan perlu segera dilakukan, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal untuk menjaga kelembapan lahan.
Satyawan berharap pemanfaatan teknologi dapat membantu pemerintah memperkirakan potensi kebakaran lebih awal sehingga upaya mitigasi bisa dilakukan sebelum api muncul.
“Jadi sedini mungkin kita ketahui, kalau kita sudah mengetahui kira-kira nanti terjadi kebakaran di hutan gambut, kita mulai memitigasinya,”jelasnya.
Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak serta menentukan langkah perlindungan masyarakat, termasuk lokasi aman dan kebutuhan evakuasi apabila situasi mengharuskan.
Selain pemanfaatan teknologi, Satyawan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem gambut dan mangrove. Menurutnya, upaya perlindungan lingkungan perlu berjalan seiring dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Di kawasan gambut, misalnya, komoditas sagu dan jelutung dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif ekonomi yang sesuai dengan karakteristik ekosistem. Sementara itu, di kawasan mangrove, pengembangan perikanan ramah lingkungan dan pariwisata dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat tanpa merusak ekosistem.
“Masyarakat, desa merupakan salah satu kunci agar tugas yang akan kita laksanakan bisa berjalan secara efektif. Jadi intinya adalah pelibatan semua pemangku kepentingan, termasuk mengundang masyarakat, dan kita sebanyak mungkin menciptakan desa-desa yang memiliki rasa kepemilikan terhadap gambut dan mangrove,”tandasnya.
Ia menambahkan, pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat akan terus dilakukan agar perlindungan gambut dan mangrove menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga.
Melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berharap upaya pencegahan karhutla serta pemulihan ekosistem gambut dan mangrove dapat berjalan lebih efektif.
