TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan pembasahan kembali lahan gambut untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat musim kemarau panjang dan fenomena El Nino.
Upaya tersebut dilakukan dengan memulihkan kondisi alami ekosistem gambut yang semula basah agar tidak mudah terbakar dan dampaknya tidak mengganggu kehidupan maupun kesehatan masyarakat.
Satyawan menjelaskan, kebakaran gambut berulang terjadi karena perubahan kondisi alami gambut dari basah menjadi kering. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan kanal yang mengalirkan air keluar dari kawasan gambut, termasuk dari kubah gambut yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air.
“Gambut itu terbakar karena ada upaya untuk mengubah sifat natural gambut dari sifatnya basah, sifatnya lembap menjadi kering. Ini adalah problem utama dari pengelolaan gambut di Indonesia,”ujar Satyawan dalam keterangan yang diterima tvrinews, Kamis, 15 Oktober 2026.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan pemetaan kanal dan membangun sekat kanal guna menghambat keluarnya air dari lahan gambut. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelembapan gambut, terutama saat musim kemarau.
Selain pemulihan ekosistem, pemerintah juga akan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan gambut melalui pengembangan komoditas yang ramah terhadap kondisi lahan basah, seperti sagu, jelutung, dan nanas.
Menurut Satyawan, langkah tersebut penting agar upaya pencegahan kebakaran tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
“Jadi jangan sampai juga nanti pengelolaan gambut mematikan ekonomi masyarakat. Ini yang menjadi tugas kita untuk gambut,”jelasnya.
Di sisi lain, Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional akan melibatkan tenaga profesional dan akademisi untuk mendukung pengelolaan kedua ekosistem tersebut. Keterlibatan para ahli diperlukan, antara lain, untuk pemodelan kondisi gambut, pemetaan tingkat kekeringan, serta identifikasi wilayah yang berisiko mengalami kebakaran.
Satyawan mengatakan, struktur organisasi badan tersebut akan dilengkapi kelompok ahli dari berbagai bidang, termasuk pengelolaan gambut, revegetasi, serta sosial ekonomi. Kelompok ahli serupa juga akan dibentuk untuk mendukung pengelolaan ekosistem mangrove.
Sementara itu, untuk mengantisipasi pemicu kebakaran, pemerintah akan bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, termasuk melalui penambahan personel polisi hutan.
Satyawan menyebut, sesuai arahan Presiden, direncanakan penambahan 70 ribu personel polisi hutan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 ribu personel diharapkan dapat ditambahkan pada 2026.
Personel tersebut diharapkan tidak hanya menjalankan patroli, tetapi juga melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran.
Terkait target penanganan karhutla, Satyawan mengatakan pemerintah mengharapkan penurunan kejadian kebakaran secara bertahap, terutama di wilayah yang berulang kali terbakar.
Pihaknya juga akan memetakan sekitar 500 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) untuk mengidentifikasi kawasan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan pemulihan.
“Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar berulang, tidak lagi terbakar,”ucapnya.
Ia menegaskan, arahan Presiden adalah agar tidak terjadi lagi kebakaran di lahan gambut. Karena itu, upaya pencegahan akan dilakukan melalui pemulihan ekosistem, pengendalian tata air, pelibatan masyarakat, serta peningkatan pengawasan di kawasan rawan kebakaran.
