TVRINews, Jakarta
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menegaskan komitmen Kementerian P2MI untuk mendukung implementasi kerja sama bilateral Indonesia dan Belarus yang telah disepakati kedua negara. Dukungan tersebut disampaikan usai menghadiri pertemuan bilateral Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Pertemuan kedua kepala negara itu menghasilkan peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026–2030 atau Peta Jalan Kerja Sama Bilateral Indonesia dan Belarus sebagai arah penguatan hubungan strategis kedua negara dalam lima tahun mendatang.
Mukhtarudin menyatakan Kementerian P2MI siap menyelaraskan program kerja sesuai tugas dan fungsi kementerian, guna mendukung implementasi berbagai kesepakatan yang telah dicapai.
"Kami menyambut baik dan mendukung penuh peluncuran peta jalan kerja sama bilateral ini. Sesuai arahan Bapak Presiden, komitmen ini harus bermuara pada manfaat yang nyata. Kami di Kementerian P2MI tentunya siap bersinergi, khususnya dalam melihat peluang-peluang strategis dan penguatan tata kelola di sektor-sektor terkait yang bersinggungan dengan peningkatan kapasitas dan perlindungan sumber daya manusia," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 3 Juli 2026.
Menurutnya, kerja sama bilateral tersebut membuka peluang bagi kementerian untuk memperkuat kolaborasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran melalui sinergi lintas sektor.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko juga meluncurkan peta jalan kerja sama Indonesia-Belarus 2026–2030 yang menjadi pedoman pengembangan hubungan kedua negara agar lebih terarah, terukur, dan menghasilkan manfaat konkret.
Selain itu, Indonesia dan Belarus turut menyepakati sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang, di antaranya kesehatan, transaksi dan jasa keuangan, serta sains dan teknologi.
Pemerintah berharap seluruh kesepakatan yang telah dicapai dapat segera diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga terkait sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kedua negara.
