TVRINews, Jakarta
Program kolaborasi ini menyasar hunian tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat sebagai upaya terintegrasi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kolaborasi strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) milik orang tua siswa Sekolah Rakyat. Sebanyak 10.000 unit rumah ditargetkan masuk dalam program renovasi tahun ini guna mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kesepakatan tersebut dipastikan usai Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Gus Ipul menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari miniatur pengentasan kemiskinan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Melalui skema ini, penanganan kemiskinan dilakukan secara terintegrasi antara pendidikan anak dan pemberdayaan orang tua.
"Dimana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program strategis presiden lainnya. Salah satunya adalah bantuan pembangunan atau renovasi rumah agar lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian PKP," ujar Gus Ipul, dikutip Selasa, 12 Mei 2026.
5.000 Rumah Siap Dieksekusi
Dari usulan 10.000 rumah yang diajukan Kemensos, Gus Ipul mengungkapkan sebanyak 5.000 unit telah dinyatakan memenuhi syarat teknis dan administratif atau *clear and clean*.
"Sudah dilakukan *ground check* lapangan dan dipastikan memenuhi syarat, terutama soal status kepemilikan lahan yang harus milik sendiri," tegasnya.
Sementara itu, 5.000 unit sisanya saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh tim pendamping Kemensos bersama petugas dari Kementerian PKP. Bagi rumah yang tidak memenuhi syarat kepemilikan (seperti status sewa atau menumpang), Gus Ipul menyatakan pihaknya akan tetap mencarikan solusi melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Menteri PKP Minta Data Rampung 1 Juni
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif ini. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya renovasi 10.000 rumah tersebut akan dialokasikan dari anggaran Kementerian PKP.
Sebagai tindak lanjut, Maruarar meminta Kemensos untuk segera merampungkan data seluruh calon penerima manfaat agar proses pengerjaan dapat segera dimulai.
"Kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang diminta Kemensos, yakni 10 ribu rumah. Kami setuju dan mendukung penuh. Saya minta tolong data-data paling lambat masuk tanggal 1 Juni 2026 agar kita bisa bergerak cepat," kata menteri yang akrab disapa Bang Ara tersebut.
Program ini merupakan keberlanjutan dari sinergi tahun 2025, di mana Kementerian PKP sebelumnya telah sukses merenovasi 1.000 unit rumah orang tua murid.
Pertemuan tingkat menteri ini juga dihadiri oleh jajaran eselon I dari kedua kementerian, termasuk Sekjen Kemensos Robben Rico dan Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, guna memastikan koordinasi teknis di lapangan berjalan tanpa kendala.
