TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meminta 10 pemerintah daerah mempercepat penyelesaian Program Bedah Rumah. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target pelaksanaan program sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak.
Arahan tersebut disampaikan Maruarar saat menggelar rapat koordinasi secara daring bersama 10 kepala daerah dan jajaran untuk mengevaluasi progres program Kementerian PKP, khususnya Program Bedah Rumah.
Maruarar menegaskan, Program Bedah Rumah merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni. Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan alokasi minimal 500 unit untuk setiap kabupaten/kota.
"Ini adalah niat baik Bapak Presiden Prabowo dalam membantu rakyat mendapatkan rumah yang layak. Program-program ini sangat bagus, jadi silakan dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Kami membutuhkan mitra di lapangan yang mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara cepat," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Dalam evaluasi tersebut, Maruarar turut menekankan pentingnya keseragaman indikator penyelesaian Program Bedah Rumah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta seluruh jajaran memperkuat kerja sama dengan balai pelaksana agar target program dapat diselesaikan dalam dua bulan ke depan.
Adapun 10 daerah yang mengikuti rapat koordinasi tersebut meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Jayapura, Lampung Selatan, Tangerang, Jombang, Kubu Raya, Kota Surakarta, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.
Berdasarkan laporan daerah, Kabupaten Tangerang memperoleh alokasi Program Bedah Rumah terbesar, yakni 4.013 unit dengan 555 unit telah selesai. Selanjutnya, Kalimantan Utara mendapat alokasi 3.091 unit dengan 293 unit selesai, serta Lampung Selatan sebanyak 2.628 unit dengan 161 unit selesai.
Sementara itu, Kabupaten Kubu Raya memperoleh alokasi 2.444 unit dengan 31 unit selesai, Jombang sebanyak 1.348 unit dengan 74 unit selesai, dan Kabupaten Jayapura sebanyak 805 unit dengan 214 unit selesai. Adapun Kota Surakarta mendapat alokasi 691 unit dengan 191 unit selesai.
Untuk Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah, masing-masing memperoleh alokasi 402 unit, 300 unit, dan 240 unit yang masih dalam proses pelaksanaan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kendala pelaksanaan turut menjadi perhatian. Di antaranya, distribusi material bangunan akibat keterbatasan BBM dan akses transportasi menuju wilayah perbatasan di Kalimantan Utara.
Selain itu, keaktifan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam pengumpulan data dan pendampingan teknis juga menjadi perhatian di Kabupaten Jombang, Jayapura, dan Samosir.
Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk mendukung percepatan program, termasuk melalui penyediaan tenaga tukang dan percepatan verifikasi data di lapangan.
Selain Program Bedah Rumah, rapat koordinasi tersebut juga mengevaluasi pelaksanaan Rumah Subsidi, KUR Perumahan, pembangunan Hunian Tetap (Huntap), serta penanganan kawasan kumuh dan sanitasi.
Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PKP memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan balai pelaksana guna mempercepat realisasi program perumahan dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.
