TVRINews, Blitar
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menambah kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Kota Blitar pada 2026 dari semula 300 unit menjadi 744 unit. Penambahan tersebut dilakukan untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan, peningkatan kuota diberikan setelah pemerintah melihat masih banyak rumah tidak layak huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan di Kota Blitar. Hal itu disampaikannya saat meninjau calon penerima BSPS di Kelurahan Bondogerit, Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis, 2 Juli 2026.
"Awalnya Kota Blitar mendapat kuota 300 unit. Karena kebutuhan masyarakat masih tinggi, kami menambahnya menjadi 744 unit. Harapannya semakin banyak masyarakat yang terbantu melalui program ini," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 3 Juli 2026.
Dari total kuota tersebut, sebanyak 25 unit dialokasikan bagi masyarakat di Kelurahan Bondogerit. Sementara berdasarkan data Pemerintah Kota Blitar, masih terdapat 837 rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan melalui dukungan pemerintah pusat maupun APBD.
Dalam kunjungannya, Maruarar meninjau rumah Sulastri dan suaminya, Slamet, yang telah ditempati selama sekitar 50 tahun. Rumah tersebut dinilai sudah tidak layak huni karena tidak memiliki fondasi, sloof, kolom, maupun ring balok yang memadai. Selain itu, rangka atap telah rapuh dan banyak genteng rusak sehingga air hujan kerap masuk ke dalam rumah.
Maruarar menegaskan program BSPS harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk pelaksanaan keadilan sosial.
"Rumah Ibu Sulastri ini memang sudah tidak layak huni. Program ini harus tepat sasaran dan menjadi wujud pelaksanaan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.
Selain meninjau calon penerima bantuan, Menteri PKP juga menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) bagi penerima BSPS di Kelurahan Bondogerit. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka sehingga tercipta persaingan harga yang sehat.
Dari total pagu anggaran Rp245 juta, proses negosiasi yang melibatkan 14 calon penerima bantuan dan tiga toko material berhasil menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp49,5 juta atau sekitar 20,2 persen.
Menurut Maruarar, skema PTT menjadi inovasi yang tidak hanya mendorong transparansi penggunaan anggaran negara, tetapi juga memastikan manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Ia menambahkan, program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas toko material, serta pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
"Program ini membuka lapangan pekerjaan bagi para tukang, menggerakkan usaha toko material, melibatkan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendampingi masyarakat. Jadi manfaatnya tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat," tuturnya.
