TVRINews, Jakarta
Dudung Abdurachman resmi memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) setelah menjalani serah terima jabatan (sertijab) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dari Djamari Chaniago di Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Dudung mengatakan sejumlah agenda strategis akan menjadi perhatian pada awal masa tugasnya, antara lain penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), stabilitas politik dan keamanan nasional, serta situasi keamanan di Papua.
“Sebagai pejabat baru Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tentunya banyak tugas yang akan lebih menantang ke depan. Saya sudah mendapat arahan dari Presiden agar situasi ke depan semakin kondusif, baik situasi politik maupun keamanan,” kata Dudung usai melaksanakan serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Dalam waktu dekat, penanganan karhutla menjadi salah satu agenda yang akan segera ditindaklanjuti. Dudung akan menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta meninjau langsung lokasi terdampak untuk memastikan upaya penanggulangan berjalan secara optimal.
“Pak Djamari, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, tadi menyampaikan kepada saya bahwa yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah karhutla. Karena itu, dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian terkait dan sesegera mungkin meninjau ke lokasi,” ujarnya.
Selain karhutla, Dudung juga memberikan perhatian terhadap dinamika politik nasional. Menurutnya, setiap perkembangan politik perlu disikapi dengan tetap mengedepankan supremasi hukum serta menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Keputusan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), harus dihormati sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah membangun persepsi berdasarkan informasi-informasi yang tidak berdasar, khususnya di media sosial, yang dapat memperkeruh situasi.
“Kita tetap jaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini bahwa siapa pun yang melaksanakan tugas, baik di MK maupun di mana pun yang terkait, supremasi hukum harus ditegakkan," tegasnya.
"Presiden pun menyampaikan bahwa situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali dan nanti akan dikoordinasikan dengan semua kementerian terkait, baik Kepolisian, Kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai politik saya akan sowan atau berkunjung, bahwa situasi ini harus betul-betul bisa dikendalikan,” lanjut Dudung.
Sementara itu, terkait situasi keamanan di Papua, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dengan menempatkan upaya merebut hati rakyat, pendekatan kultural, dan pembinaan teritorial sebagai bagian penting dalam penanganan situasi di wilayah tersebut.
Dudung mengatakan pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan Panglima TNI agar operasi teritorial lebih dikedepankan. Menurutnya, tindakan dengan kekerasan hanya dilakukan secara terbatas terhadap sasaran-sasaran tertentu, sementara pendekatan kepada masyarakat menjadi prioritas.
“Pendekatan kepada hati, merebut hati rakyat, kemudian operasi teritorial juga lebih dikedepankan. Tidak melaksanakan operasi-operasi dengan kekerasan, itu hanya sasaran-sasaran tertentu saja. Tetapi pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan merebut hati rakyat, pembinaan teritorial ini yang menjadi prioritas,” tandasnya.
Dudung menegaskan seluruh agenda tersebut akan dijalankan melalui koordinasi dan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional sekaligus memastikan berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian pemerintah dapat ditangani secara terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
