TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus memperkuat ekosistem literasi dan perbukuan di daerah guna meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu daerah yang dinilai progresif dalam pengembangan budaya literasi. Pemerintah daerah setempat saat ini tengah mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perbukuan dan Akselerasi Budaya Literasi agar gerakan literasi memiliki dasar hukum dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Langkah tersebut berangkat dari berbagai praktik baik yang telah diterapkan, salah satunya pengembangan lebih dari 100 perpustakaan ramah anak yang dinilai mampu meningkatkan minat baca siswa.
Penguatan literasi itu dibahas dalam Lokakarya Penuntasan Literasi Berbasis Ekosistem Pendidikan yang melibatkan pemerintah daerah, kementerian, dan mitra pembangunan. Lokakarya menyoroti percepatan penyusunan perda literasi serta optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan buku pendidikan, baik dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus.
Kepala Pusat Perbukuan Kemendikdasmen, Supriyatno, menegaskan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan buku di Nagekeo melalui prinsip perbukuan 3M, yakni berkualitas, murah, dan merata.
Ia juga menyampaikan bahwa sistem penilaian buku nantinya akan dibuka secara publik agar guru, orang tua, dan siswa dapat memilih bahan bacaan yang sesuai dan bermutu.
“Kami akan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk membangun ekosistem perbukuan yang sehat, mulai dari penyusunan, penilaian, hingga pengawasan buku,” ujar Supriyatno dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Mei 2026.
Sementara itu, Bappenas menekankan pentingnya optimalisasi fungsi perpustakaan sekolah dan madrasah dalam mendukung peningkatan literasi. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Bappenas, Didik Darmanto, mengatakan literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca, tetapi juga memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, sekitar 70 persen dari 220 ribu perpustakaan di Indonesia berada di sekolah dan madrasah. Namun, kurang dari lima persen yang berfungsi optimal.
“Karena itu, Bappenas mendorong integrasi perpustakaan sekolah dan madrasah ke dalam proses pembelajaran,”ungkap Didik.
Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menyebut capaian pendidikan daerahnya berada pada kategori hijau selama tiga tahun berturut-turut dalam aspek literasi, numerasi, dan pendidikan karakter berdasarkan rapor pendidikan Provinsi NTT.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan, terutama menurunnya minat baca akibat terbatasnya koleksi buku di sekolah, taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan daerah.
“Minat baca anak sempat tinggi, tetapi menurun karena koleksi buku yang tersedia sebagian besar sudah pernah dibaca, sementara penambahan koleksi baru masih terbatas,”kata Simplisius.
Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama para pemangku kepentingan pun telah menyepakati percepatan pembahasan perda literasi dan perbukuan sebagai dasar hukum sekaligus landasan penganggaran program literasi di daerah.
Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, menambahkan pemerintah daerah berkomitmen memastikan hasil lokakarya dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat sekolah dan masyarakat, termasuk melalui pemenuhan fasilitas perpustakaan dan bahan bacaan.
Dukungan juga datang dari DPRD Kabupaten Nagekeo. Ketua DPRD Nagekeo, Shafar Laga Rema, menegaskan pihaknya siap mempercepat pembahasan dan pengesahan perda tersebut.
Lokakarya ini difasilitasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama Program INOVASI, kemitraan Indonesia–Australia, sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi dan langkah nyata untuk memperkuat literasi siswa serta memperluas akses terhadap bahan bacaan berkualitas.
