TVRINews, Bogor
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman gempabumi melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) di SMKN 1 Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Program ini bertujuan meningkatkan literasi kebencanaan sekaligus memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan gempabumi yang cukup tinggi karena berada di dekat sesar aktif daratan. Berdasarkan catatan BMKG, sepanjang 2025 terjadi 99 kali gempabumi di wilayah Bogor dan sekitarnya, dengan 10 kejadian di antaranya dirasakan masyarakat.
“Dalam rentang waktu 2009 hingga 2025, kami juga melihat adanya tren peningkatan aktivitas kegempaan di wilayah ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman gempabumi merupakan fenomena nyata yang perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, dikutip, Kamis, 30 Juli 2026.
Ia menjelaskan, sejarah juga mencatat sejumlah gempa merusak pernah terjadi di Bogor, termasuk gempa tahun 1834 yang diperkirakan berkekuatan magnitudo 7,0 dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, termasuk Istana Bogor.
Sementara itu, gempa berkekuatan magnitudo 4,8 yang terjadi pada 9 September 2012 di sekitar Cianten, selatan Leuwiliang, mengakibatkan sekitar 560 rumah rusak dan tiga warga mengalami luka ringan.
Menurut Faisal, pengalaman tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan secara berkelanjutan agar dampak bencana dapat diminimalkan.
Untuk mendukung upaya mitigasi, BMKG telah memperkuat sistem pemantauan di wilayah Bogor dengan memasang 29 peralatan utama geofisika untuk memonitor aktivitas gempabumi dan tingkat guncangan. Sistem tersebut juga didukung 56 peralatan meteorologi dan klimatologi guna menyediakan layanan informasi kebencanaan secara terpadu.
Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami langkah penyelamatan diri ketika gempa terjadi.
“Sekolah Lapang Gempabumi adalah upaya BMKG untuk memastikan pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat di wilayah rawan gempa semakin peduli serta siap merespons potensi bahaya maupun informasi peringatan dini resmi dari BMKG. Hal ini sejalan dengan inisiatif global ‘Early Warning, Early Action’ dan ‘Early Warnings for All’,” jelasnya.
Ia menambahkan, SLG dirancang sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenali potensi gempabumi, memahami prosedur penyelamatan diri yang tepat, serta membangun budaya siaga bencana sejak dini.
“Kegiatan ini bukan hanya memberikan pemahaman mengenai gempabumi, tapi juga membangun budaya siaga bencana di tengah masyarakat dan lingkungan sekolah. Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, berdiskusi aktif, dan menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekal untuk memperkuat ketahanan masyarakat di lingkungan masing-masing,” ucapnya.
Faisal juga mengapresiasi Stasiun Geofisika Kelas III BMKG Sukabumi yang secara konsisten menggelar Sekolah Lapang Gempabumi. Hingga 2026, stasiun tersebut telah menyelenggarakan empat kali SLG, yakni di Cibinong dan Parung pada 2025, Kota Bekasi pada Juni 2026, serta Leuwiliang pada Juli 2026.
“Hal ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang terus menjadi prioritas BMKG dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat menghadapi ancaman gempabumi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas III BMKG Sukabumi, Agung Sabtaji, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, perangkat daerah, sekolah, media, BUMN, sektor swasta, pengelola objek vital, hingga perwakilan masyarakat.
Selama satu hari, peserta mendapatkan materi mengenai potensi gempabumi, pemanfaatan informasi BMKG, simulasi evakuasi saat gempa, diskusi kelompok, hingga Table Top Exercise untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan secara terpadu.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Marlyn Maisarah, mengapresiasi antusiasme masyarakat Kabupaten Bogor dalam mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Wilayah Kabupaten Bogor ini termasuk rawan bencana alam, seperti gempabumi dan longsor. Kita tidak bisa menutup mata dengan hal itu. Potensi ini menuntut kesiapsiagaan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus proaktif dan berkelanjutan,” ungkap Marlyn.
Ia berharap Sekolah Lapang Gempabumi tidak hanya digelar di lingkungan sekolah, tetapi juga diperluas ke kantor pemerintahan, instansi publik, dan komunitas masyarakat agar semakin banyak pihak memahami prosedur penyelamatan diri saat terjadi gempabumi.
Melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi kebencanaan serta membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi ancaman gempabumi.
