TVRINews, Arusha
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis, 8 Oktober 2026. Selain mengikuti sidang tahunan parlemen dunia, Puan menghadiri rangkaian pemilihan Presiden IPU ke-32 untuk masa jabatan 2026–2029.
Puan hadir didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko.
Pemilihan Presiden IPU akan berlangsung pada Jumat (9/10). Presiden IPU terpilih nantinya menggantikan Tulia Ackson dari Republik Persatuan Tanzania yang saat ini menjabat sebagai Presiden IPU ke-31.
Sebelum pemilihan, Puan mengikuti agenda general debate. Dalam agenda tersebut, setiap ketua parlemen anggota IPU menyampaikan pandangan secara bergantian.
“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi saya kepada Parlemen Tanzania dan IPU atas penyelenggaraan Sidang ini, dan atas keramahan yang diberikan kepada kita semua di Arusha,” kata Puan, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 8 Oktober 2026.
Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema ‘Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Membersayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua’.
Puan menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil dalam mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.
“Sejalan dengan tema sidang tahun ini, izinkan saya memulai dengan sebuah gagasan mendasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil,” tutur Puan.
Menurut Puan, demokrasi perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam menentukan arah kebijakan dan memperoleh manfaat dari kemajuan.
“Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka,” lanjutnya.
Puan mengatakan pemerintahan yang efisien, tertib, transparan, dan efektif tetap penting. Namun, hal tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas.
“Dalam pengertian inilah tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keadilan,” terang Puan.
“Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sambungnya.
Puan memandang tata kelola pemerintahan yang adil perlu memperluas partisipasi dan kontrol publik, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, mencegah konsentrasi kekayaan dan pengaruh di tangan segelintir orang, melindungi kedaulatan nasional, serta memastikan kekayaan dan sumber daya nasional dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi,” ungkap Puan.
“Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substantif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga suara minoritas kecil menjadi jauh lebih menentukan daripada suara masyarakat umum,” lanjutnya.
Puan yang merupakan Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 tahun 2024 menilai parlemen memiliki posisi strategis dalam menjaga hubungan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara.
Menurutnya, parlemen berperan menerjemahkan suara rakyat ke dalam undang-undang, anggaran, mekanisme pengawasan, dan kebijakan publik.
“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat,” tegas Puan.
Kehadiran Puan di Tanzania juga berkaitan dengan pemilihan Presiden IPU yang berlangsung setiap tiga tahun. Dalam pemilihan kali ini terdapat tiga kandidat, yakni Sahiba Gafarova dari Azerbaijan, Milton Dick dari Australia, dan Rojo Edwards Silva dari Chile.
Puan melakukan pertemuan dengan ketiga kandidat tersebut di sela-sela agenda Sidang Umum IPU. Ia juga akan mendengar visi dan misi setiap kandidat sebelum mengikuti proses pemungutan suara.
“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” imbuhnya.
Selain bertemu tiga kandidat Presiden IPU, Puan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen anggota IPU, di antaranya dari Thailand dan Georgia.
Irine mengatakan kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan dari para delegasi. Sejumlah anggota parlemen negara sahabat juga menyampaikan apresiasi atas pandangan Puan dalam forum tersebut.
“Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” ungkap Irine.
“Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan bilateral meeting, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan pidato beliau,” tambahnya.
Pemilihan atau voting Presiden IPU ke-32 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (9/10). Presiden terpilih akan menjalankan masa jabatan selama tiga tahun untuk periode 2026–2029.
