TVRINews, Arusha
Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan penguatan demokrasi yang mampu memberdayakan rakyat serta tata kelola global yang lebih adil dan manusiawi. Pesan tersebut disampaikan Puan dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Kamis, 8 Oktober 2026.
Puan menghadiri 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko.
Dalam agenda general debate, Puan menyampaikan pandangannya di hadapan pimpinan IPU dan ketua parlemen negara anggota. Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema ‘Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Membersayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua’.
Puan mengatakan parlemen memikul empat tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil.
“Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat,” kata Puan, dalam keterangan yang diterima Kamis, 8 Oktober 2026.
Tanggung jawab ketiga, menurut Puan, berkaitan dengan fungsi pengawasan parlemen. Pengawasan harus memastikan seluruh otoritas pemerintahan beroperasi dalam batas hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Keempat, fungsi perwakilan harus memastikan bahwa suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat, bukan hanya didengar setelah keputusan diselesaikan,” tuturnya.
Puan mengingatkan tugas parlemen tidak berhenti pada pembuatan kebijakan.
“Tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” imbuh Puan.
Puan juga menyoroti ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, serta dinamika geoekonomi dan geopolitik global. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kerja sama internasional semakin penting.
“Khususnya, kerja sama yang sehat dan tidak menghilangkan hak bangsa dan negara untuk menentukan pilihan pembangunan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan rakyat mereka,” ucapnya.
Menurut Puan, kedaulatan nasional dan solidaritas internasional tidak perlu ditempatkan sebagai dua hal yang berlawanan. Negara berdaulat dan setara justru menjadi dasar bagi kerja sama internasional yang adil.
“Dengan demikian, demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang,” papar Puan.
Ia menilai keputusan global terkait perdagangan, keuangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan keamanan tidak semestinya hanya mencerminkan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.
“Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Di sinilah parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama,” jelasnya.
“Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas,” tambah Puan.
Melalui IPU, Puan menilai parlemen dunia dapat memperkuat kerja sama antarparlemen untuk membangun tatanan global yang tidak hanya saling terhubung, tetapi juga lebih demokratis, adil, dan manusiawi.
“Pada akhirnya, tata pemerintahan yang baik bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah rakyat, keadilan, martabat, dan kemampuan rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sebutnya.
Demokrasi Harus Memberdayakan Rakyat
Puan menegaskan demokrasi tidak cukup hanya memberikan hak pilih kepada rakyat. Demokrasi juga harus memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan.
“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” papar Puan.
Menurut Puan, ukuran tata kelola pemerintahan yang baik pada akhirnya dapat dilihat dari sejumlah pertanyaan mendasar.
“Apakah suara rakyat didengar, apakah hak-hak mereka dilindungi, dan apakah kekuasaan tunduk pada pengawasan? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupan mereka, dan apakah bangsa ini memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri?” urainya.
Puan kembali menegaskan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tata kelola yang berkeadilan. Menurutnya, tata kelola tersebut harus mampu mengubah kedaulatan rakyat menjadi kesejahteraan rakyat.
Atas nama DPR yang mewakili rakyat Indonesia, Puan kemudian menyerukan kerja sama antarparlemen untuk membangun tatanan dunia yang lebih baik.
“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mewakili rakyat Indonesia, menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih baik, lebih makmur, adil, dan manusiawi,” seru Puan.
“Sebuah tatanan yang menempatkan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama sebagai inti hubungan antarnegara, serta menghormati martabat dan kedaulatan setiap bangsa,” tegasnya.
Ketua BKSAP DPR Irine Yusiana Roba Putri mengatakan kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan hangat dari para delegasi. Sejumlah anggota parlemen negara sahabat juga menyampaikan apresiasi atas pandangan yang disampaikan Puan.
“Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” ungkap Irine.
“Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan bilateral meeting, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan bahan pidato beliau,” lanjutnya.
Selain menyampaikan isu yang berkaitan dengan kepentingan diplomasi Indonesia, kehadiran Puan di Tanzania juga berkaitan dengan agenda pemilihan Presiden IPU yang berlangsung setiap tiga tahun.
Terdapat tiga calon Presiden IPU dalam pemilihan kali ini. Dua di antaranya berasal dari Azerbaijan dan Australia yang memiliki hubungan cukup dekat dengan Indonesia. Puan akan mendengar visi dan misi serta menemui seluruh calon secara berimbang sebelum mengikuti pemungutan suara.
“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” tutupnya.
