TVRINews - Jakarta
Target penurunan tarif pajak hingga nol persen siap dongkrak daya saing produk lokal.
Pemerintah Republik Indonesia bersama jajaran Delegasi Uni Eropa mempercepat langkah strategis guna meresmikan perjanjian perdagangan komprehensif. Langkah ini diarahkan untuk mendongkrak daya saing ekonomi nasional serta memperluas koridor investasi lintas kawasan di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dokumen hukum perjanjian dalam versi bahasa Inggris kini memasuki tahap akhir penyelesaian.
Pemerintah memproyeksikan penandatanganan resmi dapat terlaksana pada bulan Oktober mendatang, sebelum kemudian melalui proses pengesahan di parlemen masing-masing pihak.
"Kami memandang kemitraan ini sebagai instrumen pengubah permainan guna memperkokoh kerja sama perdagangan, investasi, serta diversifikasi rantai pasok global di kawasan Indo-Pasifik," ujar Airlangga melalui keterangan resminya, yang dikutip Sabtu 22 Agustus 2026.
Melalui kerangka kerja sama tersebut, Indonesia dijadwalkan memperoleh kemudahan akses pasar yang signifikan. Sebanyak lebih dari sembilan puluh persen pos tarif direncanakan langsung turun menjadi nol persen sejak awal tahun depan. Kebijakan ini diyakini mampu mengakselerasi volume ekspor komoditas unggulan domestik, mulai dari produk pertanian, perikanan, hingga barang manufaktur bernilai tambah tinggi.
Di sisi lain, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menyambut baik komitmen politik yang ditunjukkan oleh Jakarta. Menurutnya, kepastian regulasi ini menjadi sinyal positif bagi komunitas bisnis di Benua Biru untuk menanamkan modal dalam jangka panjang.
"Ratifikasi ini dipastikan memicu gelombang ketertarikan investor Eropa untuk memperluas ekspansi bisnis ke pasar Indonesia," ungkap Chaibi. Ia juga menambahkan bahwa dalam beberapa waktu ke depan, sejumlah delegasi tingkat tinggi serta pimpinan otoritas perdagangan Eropa dijadwalkan berkunjung langsung ke Tanah Air guna mematangkan teknis implementasi di lapangan.
Kolaborasi strategis ini turut melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor industri, termasuk asosiasi pengusaha nasional yang menginisiasi pembentukan satuan tugas bersama (joint task force).
