TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pentingnya akurasi data penerima manfaat dan ketatnya pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan tepat sasaran, mulai dari pembaruan data penerima hingga penerbitan Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS) bagi dapur yang memenuhi ketentuan.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa sebanyak 27.022 dapur SPPG saat ini telah beroperasi. Meski demikian, sekitar 1.100 dapur tercatat belum memperoleh SPS sehingga belum diperbolehkan untuk memberikan layanan MBG kepada masyarakat.
“Jadi yang tidak dapat SPS itu tidak bisa melayani. Kalau enggak salah ada sekitar 1.100 yang kita belum keluarkan SPS-nya. Nah itu tidak bisa melayani, dari 27.022 tadi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya dikutip Kamis 8 Oktober 2026.
Dari total keseluruhan dapur tersebut, sekitar 500 unit di antaranya berstatus suspend karena masih membutuhkan sejumlah pembenahan. Evaluasi mendasar mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), penanganan pascakasus keracunan makanan, serta perbaikan kelayakan fasilitas.
“500-an itu suspend. Suspend itu ya karena IPAL atau karena pernah ada keracunan makanan, kemudian ada perbaikan, dan lain sebagainya,” katanya.
Guna menjaga akuntabilitas, BGN juga memperketat pendataan penerima MBG secara by name, by address (BNBA) yang mencakup identitas, NIK, sekolah, hingga kelas penerima. Upaya penertiban ini bertujuan agar setiap porsi makanan dapat ditelusuri penerimanya serta perkembangan dampak program dapat dievaluasi secara terukur.
“Jadi kita ingin betul-betul by name, by address itu BNBA-nya itu betul-betul bener,” tegas Sudaryono.
Sudaryono menjelaskan bahwa pemutakhiran data sangat penting mengingat masih ditemukannya perbedaan antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan kondisi riil di lapangan. BGN pun memberi ruang bagi pihak sekolah untuk terus memperbarui data siswa agar penyaluran MBG sesuai dengan jumlah penerima aktual.
“Jadi kalau Dapodik-nya update jadi 800 baru kita layani 800. Jadi kita tertib, tertib data lah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa ketepatan data menjadi fondasi utama dalam memastikan distribusi MBG benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kenapa? Karena kita ingin setiap menu makan MBG itu diterima oleh siapa, si Hasan, Budi, Ali, Siti, yang punya NIK, yang sekolah di mana, kelas berapa itu kita jelas,” tambahnya.
Melalui penertiban data dan evaluasi kelayakan SPPG secara menyeluruh, BGN memastikan perluasan layanan MBG tetap diimbangi dengan prinsip tata kelola yang tertib, akuntabel, serta berorientasi penuh pada ketepatan penerima manfaat.
