TVRINews, Karangasem
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Karangasem, Bali, melalui Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA).
Program ini mendorong masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan mengenali potensi risiko bencana, memetakan kapasitas dan sumber daya, serta menyusun langkah kesiapsiagaan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karangasem Tahun 2025–2029, wilayah tersebut memiliki sejumlah potensi bencana geologi, seperti gempa bumi, erupsi Gunung Agung, dan tanah longsor. Selain itu, terdapat risiko bencana hidrometeorologi berupa banjir, angin puting beliung, dan kekeringan.
Penguatan kesiapsiagaan menjadi penting karena sejumlah wilayah Karangasem juga menghadapi persoalan kekeringan, keterbatasan sumber air, kebakaran lahan, hingga banjir yang berulang pada musim hujan.
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menerima kunjungan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Karangasem.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan kapasitas pemerintah desa, masyarakat, serta pemangku kepentingan di tingkat lokal dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
Usai audiensi, Abdul Muhari didampingi Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo dan Kepala BPBD Kabupaten Karangasem meninjau proses fasilitasi DESTANA di lima lokasi.
Kegiatan Penguatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kabupaten Karangasem Tahap I berlangsung pada 28 September hingga 10 Oktober 2026. Program tersebut menyasar lima desa/kelurahan, yakni Desa Bugbug dan Desa Pertima di Kecamatan Karangasem, Desa Bungaya dan Desa Bungaya Kangin di Kecamatan Bebandem, serta Kelurahan Subagan di Kecamatan Karangasem.
Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan fasilitasi yang melibatkan fasilitator daerah dan fasilitator desa dengan pendampingan fasilitator BNPB. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi tantangan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan serta memastikan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik risiko di masing-masing wilayah.
Fasilitasi DESTANA mencakup pemahaman dasar penanggulangan bencana, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tim Relawan Desa/Kelurahan, pengkajian risiko bencana secara partisipatif, sistem peringatan dini inklusif dan rencana evakuasi, Keluarga Tangguh Bencana (KATANA), serta Penilaian Ketangguhan Desa (PKD).
Dalam diskusi bersama masyarakat, Abdul Muhari berbagi pengalaman mengenai praktik kesiapsiagaan masyarakat yang pernah ditemuinya di Jepang. Ia menjelaskan bahwa kesiapsiagaan perlu dibangun secara berjenjang, mulai dari individu dan keluarga hingga lingkungan RT/RW serta desa dan kelurahan.
“Kesiapsiagaan dimulai dari unit terkecil, yaitu individu dan keluarga, kemudian lingkungan RT/RW hingga tingkat desa/kelurahan. Masyarakat adalah bagian penting dari sistem penanggulangan bencana. DESTANA bukan sekadar program, tetapi merupakan proses untuk membangun kemampuan masyarakat agar mampu mengenali risiko, mengurangi risiko, dan mengambil tindakan secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi,” kata Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, dikutip, Kamis, 8 Oktober 2026.
Abdul Muhari juga mengingatkan agar proses penguatan kesiapsiagaan tidak berhenti pada penyusunan peta partisipatif. Hasil pemetaan perlu diterapkan melalui uji coba jalur evakuasi, sosialisasi, serta latihan secara berkala.
“Jangan berhenti pada membuat peta partisipatif. Peta harus ditindaklanjuti dengan uji coba jalur evakuasi dan disosialisasikan kepada masyarakat. Apa pun yang kita lakukan pada akhirnya harus bermuara pada kesiapsiagaan mandiri setiap individu dan keluarga,” tandasnya.
Melalui penguatan DESTANA, BNPB berharap masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan di Karangasem semakin mampu mengenali risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengambil tindakan secara cepat ketika bencana terjadi.
Program tersebut juga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat serta membangun budaya keselamatan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
