TVRINews, Jakarta
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi pelaku usaha lokal di berbagai daerah. Melalui keterlibatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), petani, serta peternak dalam rantai pasok pangan, program berskala nasional ini memperluas pasar produk lokal sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok telah terlibat dalam program MBG di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sebanyak 52.689 pemasok (82,83 persen) merupakan UMKM. Sementara sisanya terdiri atas 9.388 koperasi, 1.105 BUMDes, dan 426 Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa program MBG memang dirancang untuk memberikan dampak positif langsung bagi para produsen pangan dan pelaku usaha di daerah.
“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono dalam keterangannya sebagaimana dikutip pada Sabtu 17 Oktober 2026.
Besarnya keterlibatan UMKM ini menunjukkan terbukanya peluang bagi usaha masyarakat untuk terlibat langsung. Kebutuhan bahan pangan untuk program MBG membuka akses pasar, mulai dari penyediaan produk hingga proses distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG menjadi salah satu program strategis yang menghubungkan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Pelaksanaan MBG melibatkan seluruh ekosistem pangan lokal. Petani dan peternak bertindak sebagai penyedia bahan pangan, koperasi menghimpun produk anggota, sedangkan UMKM dan BUMDes berperan dalam penyediaan serta distribusi kebutuhan pangan.
Dalam skema ini, SPPG menjadi simpul utama yang menghubungkan kebutuhan program dengan pemasok lokal. Pengadaan dari produsen setempat menciptakan keberlanjutan pasar bagi pelaku usaha di sekitar wilayah layanan.
Sudaryono menuturkan bahwa memprioritaskan bahan pangan dari daerah setempat sangat penting agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Hal ini ditegaskannya saat menanggapi usulan Bulog mengenai pasokan beras premium untuk MBG.
“Usulan dari Bulog kami pandang positif. Namun, yang ingin kami tegaskan, Program MBG tetap memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari daerah setempat. Kami ingin petani lokal, pedagang lokal, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ikut merasakan manfaat dari perputaran ekonomi yang dihasilkan program ini,” ujar Sudaryono.
BGN menilai usulan Bulog sebagai dukungan strategis dan alternatif ketika pasokan daerah belum mencukupi, tanpa menggeser prioritas bahan pangan lokal.
Salah satu contoh sukses penerapannya terlihat pada pengadaan telur di Jawa Timur. Berdasarkan data BGN, SPPG di wilayah tersebut diwajibkan membeli telur dari peternak lokal tiga kali seminggu dengan harga acuan sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak. Langkah ini diperkirakan menyerap 8–10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur.
Penguatan rantai pasok lokal juga memberikan ruang bagi koperasi untuk memperluas akses pasar anggotanya secara lebih terorganisasi. Kendati demikian, optimalisasi manfaat ekonomi tetap bergantung pada pelaksanaan pengadaan di lapangan, ketepatan pembayaran, jaminan kualitas, serta harga yang wajar.
Selain menggerakkan rantai pasok pangan, pelaksanaan MBG juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat ada 1.027.998 pegawai dan relawan yang aktif, terdiri dari 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Dari sisi jangkauan layanan per 9 Oktober 2026, tercatat sebanyak 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, yang melayani 433.571 kelompok penerima manfaat dengan total 57.491.334 penerima manfaat.
Sementara itu, data hingga September 2026 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat.
Besarnya jangkauan operasional ini menjadi peluang besar bagi produsen dan pemasok lokal yang mampu memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, serta kesinambungan pasokan.
Ke depan, penguatan kemitraan bersama UMKM, petani, peternak, koperasi, dan BUMDes menjadi kunci penting. Evaluasi berkala terkait omzet UMKM, pendapatan petani, hingga pemerataan kesempatan usaha akan terus dilakukan.
Melalui semangat dua tahun kerja nyata, MBG terbukti mampu mempertemukan dua tujuan pembangunan sekaligus, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
