TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyoroti pentingnya pengendalian harga bahan pokok untuk mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah berupaya menjaga rantai pasok pangan agar harga yang diterima petani tetap menguntungkan, sementara masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Amran menyampaikan inflasi Indonesia pada September 2026 berada di angka 3,28 persen. Ia menilai kondisi tersebut masih terkendali di tengah tekanan harga yang dialami sejumlah negara lain.
Menurut Amran, pengelolaan pangan menjadi salah satu instrumen penting untuk meredam tekanan inflasi. Beras, telur, dan daging ayam ras termasuk komoditas yang mendapat perhatian karena perubahan harganya dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga berupaya mencegah ketimpangan harga antara tingkat produsen dan konsumen. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan produksi, perbaikan distribusi, serta intervensi pasar ketika diperlukan.
“Inflasi kita masih bisa dijaga pada level 3,28 persen. Ini perlu kita syukuri, karena sejumlah negara yang kami kunjungi menghadapi tekanan harga jauh lebih tinggi, bahkan ada yang mencapai 12 persen,” ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Amran menambahkan, pengendalian harga pangan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus memastikan manfaat stabilitas harga dirasakan oleh produsen maupun konsumen.
Bulog Perkuat Pasokan Beras di Pasar
Untuk mengantisipasi gejolak harga beras, pemerintah mengoptimalkan penyaluran stok melalui Perum Bulog. Amran meminta perusahaan tersebut memastikan beras tersedia di pasar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa tekanan harga berlebihan.
“Stok beras yang tersedia harus dimanfaatkan untuk menjaga pasokan di pasar. Karena itu, saya meminta Bulog memperkuat penyaluran agar masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang wajar,” kata Amran.
Berdasarkan data Bapanas, stok beras komersial Bulog pada 14 Oktober 2026 tercatat 15,88 ribu ton. Angka tersebut naik 120,25 persen dibandingkan sebulan sebelumnya yang berada di kisaran 7,21 ribu ton.
Selain beras komersial, pemerintah mengandalkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga. Beras kualitas medium disalurkan kepada masyarakat dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), termasuk melalui program bantuan pangan.
Bapanas juga menambah penugasan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras kepada Bulog sebanyak 74,18 ribu ton. Tambahan alokasi ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan beras stabilisasi hingga akhir 2026.
Hingga 14 Oktober, penyaluran tambahan SPHP mencapai 52 ribu ton atau 70,19 persen dari target. Program tersebut menjadi langkah lanjutan setelah penugasan sebelumnya sebanyak 828 ribu ton selesai direalisasikan pada 23 September 2026.
Di sisi lain, bantuan pangan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026 juga disiapkan bagi 33,24 juta penerima. Program tersebut membutuhkan sekitar 997 ribu ton beras dari cadangan pemerintah.
Peternak Unggas Jadi Perhatian
Pemerintah turut mengantisipasi tekanan biaya produksi di sektor peternakan unggas melalui program SPHP jagung pakan. Kebijakan ini bertujuan membantu peternak memperoleh bahan baku dengan harga lebih terjangkau sehingga biaya produksi dapat dikendalikan.
Amran meminta Bulog terus melayani kebutuhan jagung pakan bagi peternak. Pemerintah juga merencanakan tambahan alokasi program tersebut sebesar 150 ribu ton.
Selain intervensi di tingkat hulu, pemerintah memperhatikan kelancaran distribusi produk unggas hingga konsumen. Dukungan berupa subsidi biaya angkut menjadi salah satu langkah untuk membantu menjaga keseimbangan harga daging ayam ras.
Menurut Amran, upaya pengendalian harga perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke pasar. Dengan pendekatan tersebut, petani dan peternak diharapkan tetap memperoleh keuntungan yang layak tanpa membebani konsumen.
Pemerintah berharap penguatan stok, penyaluran pangan bersubsidi, serta intervensi distribusi dapat mempertahankan keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan mendukung stabilitas inflasi nasional.
