TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah terus berupaya memenuhi hak-hak anak, terutama hak memperoleh pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang berkualitas. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program, termasuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam Talkshow Spesial Hari Anak Nasional TV One bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, pakar neurosains dr. Ryu Hasan, Sp.BS, dan tokoh publik sekaligus pemerhati anak Shahnaz Haque, Senin, 20 Juli 2026 malam.
Menurut Gus Ipul, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam upaya melindungi anak. Karena itu, pemerintah terus memperkuat perlindungan, pendampingan, hingga rehabilitasi bagi anak-anak yang membutuhkan.
"Dengan adanya kemajuan teknologi, tantangan-tantangan kita dalam rangka memberikan perlindungan, pendampingan, dan tadi juga kadang-kadang juga dibutuhkan rehabilitasi. Ini menjadi hal yang penting,"kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, dikutip, Selasa, 21 Juli 2026.
Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah saat ini memberi perhatian besar pada penguatan keluarga, khususnya keluarga rentan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
"Bagaimana kita mempersiapkan keluarga-keluarga rentan, di desil 1, desil 2, keluarga yang belum beruntung, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Salah satu pekerjaan rumah besar bangsa kita hari ini adalah masalah ketimpangan,"tambahnya.
Gus Ipul menambahkan, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang aman dan berkualitas. Menurutnya, berbagai tantangan seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan pengaruh lingkungan yang negatif harus menjadi perhatian bersama.
"Secara khusus hari ini dalam kaitannya dengan Hari Anak, kita ingin anak-anak kita ke depan ini memperoleh pendidikan dengan lingkungan berkualitas. Ini pekerjaan rumah besar kita di tengah-tengah tantangan kekinian yang luar biasa. Ada pergaulan bebas, ada narkoba, ada hal-hal lain yang membuat anak-anak memperoleh lingkungan yang tidak berkualitas,"ucapnya.
Ia menjelaskan perhatian tersebut diberikan terutama kepada keluarga rentan atau The Invisible People yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh pembangunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat hampir empat juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah. Untuk menjangkau mereka, pemerintah menghadirkan program Sekolah Rakyat.
"Maka itulah sekarang kita ini sedang bekerjasama agar bagaimana bisa menjangkau seluruh anak-anak kita memperoleh pendidikan yang baik, pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas,"imbuhnya.
"Salah satunya adalah Sekolah Rakyat. Ini adalah sekolah berasrama, tidak ada tes akademik, tapi menjangkau anak tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah. Sehingga mereka ini diharapkan memperoleh pendidikan yang baik sehingga masa depannya lebih baik," lanjut Gus Ipul.
Menurutnya, lebih dari 65 persen orang tua siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga tidak mampu dengan latar belakang pendidikan rata-rata lulusan sekolah dasar. Melalui program tersebut, pemerintah berharap para siswa mampu menyelesaikan pendidikan sekaligus menjadi agen perubahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan bagi keluarga rentan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
"Ini adalah hal yang kita kerjakan bersama dengan Bu Arifah, dengan kementerian lain, banyak sekali kementerian yang terlibat dan ini untuk pertama kalinya diselenggarakan di era Bapak Presiden Prabowo ini,"tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Gus Ipul menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi, mulai dari penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran hingga masih banyaknya anak yang belum memperoleh akses pendidikan, perlindungan, dan pendampingan.
"Kita jujur dan terbuka bahwa memang masih ada bansos yang belum tepat sasaran. Kita jujur dan terbuka banyak anak-anak kita yang belum sekolah, belum memperoleh perlindungan, belum memperoleh pendampingan, dan untuk itu harus dicarikan solusi," tuturnya.
