TVRINews, Jakarta
Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan seluruh rangkaian muktamar telah selesai digelar. Usai muktamar, penentuan susunan kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selanjutnya menjadi kewenangan tim formatur.
Gus Ipul mengatakan, tim formatur memiliki waktu maksimal satu bulan sejak muktamar berakhir untuk menyusun kepengurusan PBNU periode mendatang. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Rais Aam, Ketua Umum terpilih, serta anggota formatur lainnya.
“Diserahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum terpilih beserta pendamping formatur yang telah ditetapkan pada Muktamar. Diberi waktu satu bulan setelah selesai Muktamar,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.
Terkait komposisi kepengurusan, termasuk kemungkinan keterwakilan perempuan dan generasi muda, Gus Ipul belum dapat memberikan kepastian. Menurutnya, keputusan mengenai struktur tersebut bukan lagi menjadi kewenangan panitia muktamar, melainkan sepenuhnya berada di tangan tim formatur.
Gus Ipul juga meminta seluruh pihak menghentikan spekulasi terkait adanya perpecahan setelah pelaksanaan muktamar.
Ia menegaskan, Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan organisasi eksternal seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) maupun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Gus Ipul meminta perhatian publik dikembalikan pada kepentingan organisasi Nahdlatul Ulama.
Sementara itu, mengenai isu adanya “paket Istana” dalam proses pemilihan kepemimpinan NU, Gus Ipul membantah rumor tersebut. Ia memastikan proses pengusulan nama, termasuk calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa), berasal dari peserta muktamar melalui mekanisme di tingkat cabang dan wilayah.
Menurut Gus Ipul, seluruh proses berlangsung melalui musyawarah dan dilakukan secara terbuka. Ia menegaskan tidak ada paket kepemimpinan yang berasal dari Istana. Seluruh usulan merupakan bagian dari aspirasi peserta Muktamar ke-35 NU.
