TVRINews, Manado
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pengelolaan perkebunan kelapa di Indonesia yang dinilai masih minim perawatan, pemupukan, dan peremajaan tanaman. Hal itu disampaikannya saat membuka perhelatan internasional World Coconut Day (WCD) 2026 di Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis kemarin, 8 Oktober 2026.
Pembukaan acara ditandai dengan penabuhan alat musik tradisional Sulawesi Utara, kolintang, oleh Zulkifli Hasan, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, dan Direktur Jenderal International Coconut Community (ICC) Dr. Jelfina C. Alouw.
Dalam sambutannya, Zulkifli menyoroti pola pengelolaan kelapa yang masih mengandalkan pertumbuhan alami tanpa perawatan dan perencanaan budidaya yang memadai.
"Selama ini kelapa itu seperti 'Tuhan yang tanam, Tuhan yang petik'. Tanaman dibiarkan tumbuh sendiri, lalu saat berbuah tinggal dipetik tanpa ada perawatan, pemupukan, atau peremajaan benih yang terencana," tegas Menko Pangan Zulkifli Hasan, dalam keterangan yang diterima, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurutnya, kelapa merupakan komoditas strategis dengan potensi nilai tambah ekonomi yang besar. Produk turunannya mencakup air kelapa, sabut, tempurung, Virgin Coconut Oil (VCO), hingga bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Karena itu, penguatan rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir menjadi agenda penting agar manfaat ekonomi industri kelapa dapat dirasakan petani, yang menjadi tulang punggung produksi nasional.
WCD 2026 menghadirkan sekitar 700 peserta dari 21 negara anggota ICC. Forum internasional ini menjadi ajang pembahasan strategi pengembangan industri kelapa, penguatan hilirisasi, dan pertukaran teknologi antarnegara.
Sejumlah negara yang terlibat dalam pengembangan dan pertukaran teknologi kelapa di antaranya Belgia, Jepang, Sri Lanka, Thailand, India, dan Filipina.
Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ICC dan tercatat sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia. Dalam penyelenggaraan tahun ini, Sulawesi Utara menjadi tuan rumah sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata daerah.
Jelfina C. Alouw juga mencatat sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang terpilih menjadi Direktur Jenderal ICC sejak organisasi tersebut didirikan pada 1969 di bawah naungan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP).
Pengembangan industri kelapa membutuhkan pembenahan di tingkat perkebunan rakyat hingga pengolahan produk. Sejumlah tantangan yang dihadapi petani meliputi tanaman berusia tua, keterbatasan modal, akses teknologi, dan kemampuan pengolahan pascapanen.
Kondisi tersebut dapat membatasi produktivitas kebun dan nilai jual hasil panen. Ketika permintaan produk olahan kelapa meningkat di pasar global, petani juga berisiko belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal akibat panjangnya rantai perdagangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong sinergi Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pemerintah daerah, ICC, dan pelaku usaha.
Melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian diarahkan untuk mempercepat peremajaan tanaman kelapa menggunakan benih unggul yang sesuai dengan kondisi iklim serta menerapkan teknologi pertanian presisi atau precision farming.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan bersama ICC mendorong penguatan koperasi perkebunan agar petani swadaya memiliki akses pasar yang lebih baik. Upaya tersebut juga mencakup efisiensi distribusi dan pemenuhan standar keberlanjutan serta ketertelusuran produk untuk pasar ekspor.
BPDP turut diarahkan mendukung modernisasi alat pengolahan pascapanen bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok tani. Pengembangan teknologi tanpa limbah atau zero-waste juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi seluruh bagian buah kelapa.
Direktur Jenderal ICC Dr. Jelfina C. Alouw menekankan pentingnya melibatkan petani kecil dalam pengembangan industri kelapa dunia.
"Kelapa bukan sekadar tanaman komoditas komersial, melainkan Tree of Life yang menopang ketahanan pangan, energi, dan penghidupan jutaan keluarga di negara-negara berkembang. Melalui WCD 2026, kami mempertemukan inovator industri dengan kelompok tani untuk membangun kemitraan yang adil dan inklusif," tegas Jelfina.
Menurut Jelfina, pengembangan industri kelapa perlu menghubungkan inovasi teknologi dan kebutuhan petani agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Sulawesi Utara dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil kelapa. Julukan Bumi Nyiur Melambai juga mencerminkan eratnya hubungan komoditas tersebut dengan identitas daerah.
WCD 2026 berlangsung hingga 10 Oktober 2026. Selain diskusi internasional dan pameran produk olahan kelapa, kegiatan ini mencakup pelatihan peningkatan kapasitas atau capacity building workshop.
Program pelatihan meliputi teknologi kultur jaringan untuk memperbanyak bibit unggul, pembuatan nata de coco, serta es krim berbahan kelapa bagi UMKM lokal dan kelompok ibu-ibu PKK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Penyelenggara juga menggelar pertemuan bisnis atau business matching antara produsen daerah dan pembeli internasional. Rangkaian acara dilanjutkan dengan kunjungan teknis ke fasilitas pengolahan kelapa terpadu PT Kether Bio Coco di Minahasa Utara.
Peserta turut mengikuti kegiatan promosi pariwisata ke Danau Linau dan Tuur Ma’asering di Tomohon. Produsen kemasan pangan Tetra Pak juga berpartisipasi dalam kegiatan internasional tersebut.
Melalui WCD 2026, penguatan kerja sama pemerintah, pendanaan perkebunan, pemerintah daerah, dan jaringan internasional diharapkan dapat mendorong pengelolaan kelapa yang lebih terencana. Upaya ini sekaligus ditujukan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas hilirisasi, dan memperkuat kesejahteraan petani kelapa Indonesia.
