TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti minimnya advokasi dan edukasi publik terkait Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
Menurutnya, edukasi mengenai pentingnya sertifikasi SNI tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN), tetapi juga lembaga penilaian kesesuaian (LPK) sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses sertifikasi.
"Saya masih melihat minimnya advokasi dan edukasi publik tidak hanya BSN, bapak-bapak dari LPK ini memiliki kewajiban untuk mengedukasi publik mengenai SNI ini," kata Evita saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.
Baca Juga: OJK Tegaskan Komitmen Dorong Wirausaha Muda di Sumatera Selatan
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengaku melihat banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi SNI dan bahkan tidak mengetahui bagaimana cara mengurusnya.
Evita menegaskan, pendapatan LPK dari proses sertifikasi cukup besar, sehingga sudah seharusnya diimbangi dengan tanggung jawab sosial untuk memberikan edukasi kepada UMKM, terutama yang berada di pelosok.
Ia menambahkan, edukasi kepada UMKM di kota-kota besar bisa dilakukan secara digital karena pelaku usaha di perkotaan umumnya melek teknologi. Namun kondisi berbeda terjadi di desa-desa.
"Kalau di kota ini secara digital mah bapak bisa lakukan edukasi karena mereka melek teknologi, tetapi ketika bapak menghadapi UMKM di desa-desa mereka gak melek teknologi," ucapnya.
Evita mendorong agar LPK aktif turun langsung ke daerah memberikan pendampingan. Ia berharap pelaku UMKM dapat memahami manfaat sertifikasi SNI, baik untuk meningkatkan kualitas produk maupun membuka peluang pasar yang lebih luas.
"Jadi bapak harus melakukan edukasi kepada mereka (UMKM, Red) dalam hal ini apa sih manfaatnya memiliki SNI," tuturnya.
