TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan terus memperkuat komitmen pemerintah dalam membangun daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional melalui serangkaian kebijakan yang berfokus pada perlindungan tenaga kerja, kemudahan bahan baku, hingga penertiban impor yang merugikan industri dalam negeri.
Di mana, kebijakan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 September 2026 hari ini.
Ia menuturkan, jika industri TPT ini merupakan salah satu sektor padat karya yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Industri ini mencakup sektor hulu, antara, hingga hilir dengan kontribusi sekitar 0,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta menghasilkan nilai ekspor mencapai 12 miliar dolar AS.
“TPT menjadi salah satu sektor padat karya yang strategis. Pertumbuhannya mencapai 5,6 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, sementara industri barang kulit dan alas kaki tumbuh 8,25 persen,” kata Airlangga usai rapat.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo mengarahkan pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri tekstil dari sisi hulu hingga hilir. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah peninjauan kembali Persetujuan Teknis (Pertek) dan regulasi lainnya agar pasokan bahan baku bagi industri nasional dapat berjalan lebih lancar.
Selain itu, pemerintah juga akan menertibkan praktik impor pakaian bekas maupun impor bulk rest yang dinilai mengganggu keberlangsungan produsen garmen domestik.
“Bapak Presiden meminta agar Pertek direview. Untuk sektor hilir, gangguan melalui impor kiloan maupun impor bulk rest diminta segera ditertibkan karena sangat mengganggu produsen garmen di dalam negeri,” ujarnya.
Pemerintah turut membahas fleksibilitas penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) guna menyesuaikan kebutuhan produksi yang bersifat musiman. Di sisi lain, Presiden juga meminta evaluasi terhadap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri tekstil dan pakaian jadi yang berorientasi ekspor.
Menurut Airlangga, regulasi mengenai PPN atas PKWT akan disusun agar lebih tepat sasaran, sementara evaluasi insentif fiskal diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di pasar global.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga meminta Danantara mengambil peran aktif dalam mempercepat restrukturisasi perusahaan tekstil yang menghadapi persoalan keuangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus membuka ruang bagi reinvestasi dan penambahan modal kerja melalui dukungan sektor perbankan.
“Bapak Presiden menegaskan bahwa industri tekstil bukan merupakan industri sunset. Karena itu, sektor ini harus didorong agar terus berkembang melalui reinvestasi maupun dukungan pembiayaan,” tutur Airlangga.
