TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menugaskan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantu warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan.
Dokumen yang akan diterbitkan ulang antara lain KTP elektronik (KTP-el), akta kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK). Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan administrasi kependudukan masyarakat setelah gempa.
"Saya akan segera perintahkan kepada Dirjen Dukcapil yang menangani urusan data kependudukan ini untuk koordinasi dengan Dukcapil kabupaten dan provinsi," kata Tito setelah mengunjungi posko pengungsian Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, Selasa, 18 Agustus 2026.
Tito mengatakan tim Dukcapil juga akan turun langsung ke lokasi terdampak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penerbitan ulang dokumen relatif mudah karena data kependudukan telah tersimpan secara digital di server Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
Terlebih, Ditjen Dukcapil telah menerapkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang dapat mendukung proses verifikasi identitas masyarakat.
"(Pencetakan ulang) itu sangat mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena semua data yang ada, 290 juta (penduduk) Indonesia, hampir 98 persen datanya ada di server Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri," ujar Tito.
Selain dokumen kependudukan, Tito akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membantu penerbitan ulang dokumen pertanahan yang hilang atau rusak akibat gempa.
Koordinasi juga akan dilakukan dengan Kepolisian untuk penerbitan ulang dokumen kendaraan dan surat izin mengemudi, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan SIM bagi masyarakat terdampak.
"Informasinya akan saya sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dan juga kepada Kepolisian. Karena apa, waktu seperti di Aceh, di Sumatera Utara, (Sumatera) Barat, kita semua tiga ini turun. Ini dokumen-dokumen penting," ucap Tito.
Tito memastikan layanan penerbitan ulang dokumen penting bagi korban gempa tersebut tidak dipungut biaya. Menurutnya, kebijakan itu merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.
"Orang lagi susah jangan dibikin susah lagi, kita bantu," tutur Tito.
