TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026, turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak.
Berdasarkan pemantauan Pos Pendamping Nasional (Pospenas), dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama pemerintah daerah dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) masih melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kerusakan, terutama di wilayah yang mengalami gangguan jaringan listrik dan telekomunikasi.
Meski demikian, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo secara umum masih berjalan setelah akses pelayaran kembali dibuka.
Pada Minggu, 16 Agustus 2026, sebanyak 308 kapal wisata tercatat berangkat dari Labuan Bajo dengan membawa 3.651 penumpang. Jumlah tersebut terdiri atas 811 wisatawan domestik dan 2.840 wisatawan mancanegara.
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo melaporkan aktivitas di Pelabuhan Marina Labuan Bajo berjalan normal, lancar, aman, dan kondusif.
Akses pelayaran menuju Taman Nasional Komodo juga telah dibuka kembali. Aktivitas wisatawan di kawasan tersebut terpantau berjalan normal.
Sementara itu, operasional transportasi udara di sejumlah bandara NTT masih menyesuaikan kondisi pascagempa. Hasil asesmen menunjukkan Bandara Komodo Labuan Bajo telah beroperasi normal pada Senin, 17 Agustus 2026,
Namun, kondisi berbeda masih terjadi di sejumlah bandara lainnya. Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende masih mengalami pembatalan sebagian penerbangan. Di Bandara Soa-Bajawa, seluruh penerbangan yang dijadwalkan pada Senin, 17 Agustus 2026, untuk sementara dibatalkan.
Bandara Frans Sales Lega Ruteng juga masih mengalami pembatalan penerbangan. Kondisi sejumlah fasilitas bandara masih memerlukan pemantauan karena ditemukan kerusakan atau retakan pada bangunan terminal, gedung administrasi, gedung PKP-PK, serta fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu, di Bandara Umbu Mehang Kunda Waingapu, sebagian penerbangan masih beroperasi, sedangkan penerbangan lainnya mengalami pembatalan.
Kondisi penerbangan di Flores masih dinamis dan bergantung pada hasil pemeriksaan keselamatan serta keputusan operasional masing-masing maskapai dan pengelola bandara.
Dampak gempa juga tercatat pada sektor perhotelan. Data sementara menunjukkan 10 hotel mengalami kerusakan ringan, dua hotel rusak berat, dan tujuh hotel lainnya tidak mengalami kerusakan. Salah satu hotel yang mengalami kerusakan berat berada di Kabupaten Nagekeo.
Kerusakan juga ditemukan pada sejumlah akomodasi berupa homestay. Berdasarkan asesmen sementara, lima bangunan mengalami kerusakan ringan dan tiga lainnya rusak berat. Akomodasi tersebut berada di Kabupaten Manggarai.
Pendataan terhadap kondisi daya tarik wisata (DTW) juga dilakukan di sejumlah kabupaten. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan keselamatan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, serta memastikan kelayakan infrastruktur pariwisata sebelum destinasi dibuka kembali.
Hasil pendataan sementara menunjukkan delapan DTW mengalami kerusakan ringan. Meski demikian, mayoritas wisatawan dilaporkan berada dalam kondisi aman.
Aktivitas pariwisata di sejumlah destinasi utama, khususnya Taman Nasional Komodo dan kawasan sekitarnya di Kabupaten Manggarai Barat, telah kembali berjalan. Wisatawan juga telah dapat mengakses kawasan tersebut tanpa dilaporkan adanya insiden.
Kerusakan turut ditemukan pada sejumlah DTW di beberapa wilayah Flores. Beberapa destinasi masih ditutup sementara, antara lain Goa Rangko di Kabupaten Manggarai Barat, Wae Rebo di Kabupaten Manggarai, dan Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende.
Otoritas pariwisata masih memperbarui informasi mengenai kondisi dan pembukaan kembali destinasi yang ditutup sementara. Wisatawan diimbau mengikuti arahan petugas di lapangan serta memantau informasi melalui saluran resmi pemerintah daerah.
