TVRINews, Jakarta
BNPP RI pimpin Forum Monev PBWN-KP Triwulan I 2026 untuk selaraskan program pembangunan strategis lintas kementerian di kawasan perbatasan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Triwulan I Tahun 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meninjau capaian sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program lintas kementerian dan lembaga (K/L) mitra.
Forum tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw. Ia menjelaskan bahwa monev ini penting untuk mengevaluasi efektivitas program selama triwulan pertama sekaligus mengidentifikasi langkah percepatan pada periode berikutnya.
(Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw. (Foto: BNPP RI))
"Forum ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Triwulan I Tahun 2026 bersama kementerian dan lembaga mitra, sehingga dapat diketahui progres, kendala, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan," ujar Brigjen TNI Topri dalam siaran pers BNPP RI, Senin, 27 Juli 2026.
Rencana Strategis K/L Mitra di Kawasan Perbatasan
Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan sejumlah usulan program dari berbagai kementerian untuk memperkuat kawasan perbatasan:
* Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT): Mengusulkan program nonfisik berupa vokasi pengembangan rumput laut di daerah tertinggal, peningkatan kapasitas kader kesehatan, serta vokasi pertanian terintegrasi berbasis rendah karbon.
* Kementerian Pertanian: Memfokuskan program pada swasembada pangan nasional, pengembangan komoditas ekspor strategis, peningkatan produksi susu bergizi, pekarangan pangan bergizi, serta energi mandiri B-50 hingga B-100. Peta lokasi mencakup kawasan tanaman pangan seluas 1.349.944 hektare, peternakan 79.108 hektare, dan kelapa sawit 438.762 hektare.
* Kementerian Koperasi: Menyiapkan lima rencana aksi yang dikoordinasikan bersama dinas koperasi daerah dan diproyeksikan mulai berjalan pada Triwulan II 2026.
* Kementerian UMKM: Berfokus pada fasilitasi dan pembinaan usaha mikro melalui PLUT-UMKM serta pembiayaan bermitra.
* Kementerian Perindustrian: Mengagendakan penumbuhan wirausaha baru serta pengembangan IKM pengolahan kelapa menjadi virgin coconut oil (VCO) di Kei Besar, Maluku Tenggara.
Dorong Percepatan dan Efisiensi Anggaran
Sebagian besar kegiatan strategis lintas K/L tersebut dijadwalkan mulai terealisasi pada Triwulan II 2026. Oleh karena itu, BNPP menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala, penguatan koordinasi, serta penyesuaian prioritas program di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
"Kami berharap kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten perbatasan, tetapi benar-benar menjangkau kecamatan bahkan sampai pada wilayah delineasi perbatasan," tegas Brigjen TNI Topri.
Melalui sinergi yang terarah dan berbasis data ini, BNPP RI optimistis pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan inklusif, berkelanjutan, serta mampu mendorong wilayah perbatasan berkembang setara dengan kawasan perkotaan.
