TVRINews, Jakarta
Pemerintah menggandeng perguruan tinggi dan PT PAL untuk mendongkrak kemandirian industri maritim nasional demi memenuhi kebutuhan domestik dan standar global.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis guna memperkuat sektor kemaritiman dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, untuk merumuskan kebijakan integrasi antara riset akademik dan kapasitas galangan kapal nasional.
Langkah ini dirancang untuk menjawab tantangan tingginya permintaan armada kapal domestik, yang selama ini belum sepenuhnya disokong oleh kapasitas produksi lokal. Dalam arahannya, kepala negara menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar inovasi teknologi dari dunia kampus dapat langsung diaplikasikan oleh industri strategis seperti PT PAL.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, seusai pertemuan, menjelaskan bahwa pemerintah berfokus mengoptimalkan peran sivitas akademika dalam merancang inovasi perkapalan.

(Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Brian Yuliarto menyampaikan keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres))
"Jadi kami diminta menyiapkan karena kan kebutuhan kapal Indonesia ini sebenarnya besar sekali. Harapannya ke depan industri kapal kita tumbuh," ujar Brian kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan senin 27 Juli 2026.
Brian menambahkan, kolaborasi tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kemandirian teknologi, tetapi juga diarahkan untuk memperluas lapangan pekerjaan baru di sektor galangan kapal. Para guru besar dan peneliti bidang perkapalan akan dilibatkan secara langsung untuk mendampingi proses produksi dan pengembangan desain kapal di fasilitas PT PAL.
Kebutuhan armada di tanah air mencakup spektrum yang luas, mulai dari kapal angkutan penumpang antarpulau hingga jaringan logistik nasional. Potensi pasar yang masif ini dinilai sebagai momentum tepat untuk membangkitkan kembali industri perkapalan domestik agar mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas galangan kapal nasional, baik yang dikelola oleh badan usaha milik negara maupun pihak swasta.
"Kita juga ada galangan-galangan kapal baik itu BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan. Kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional," tutur Rosan.
Melalui sinergi terpadu antara riset perguruan tinggi, kesiapan industri strategis, serta intervensi kebijakan investasi yang tepat, pemerintahan Presiden Prabowo bertekad mentransformasikan sektor maritim Indonesia menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing global.









