TVRINews, Cimahi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan monitoring penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di salah satu SPBU di Cimahi, Jawa Barat, Jumat, 7 Agustus 2026. Pemantauan dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, aman, dan tepat sasaran. Dalam pemeriksaan di lapangan, BPH Migas menemukan adanya gangguan pada sistem Electronic Data Capture (EDC).
Gangguan tersebut menyebabkan sebagian transaksi tidak tercatat secara digital. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berdampak pada ketersediaan stok maupun kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto mengatakan, stok BBM di SPBU yang dipantau berada dalam kondisi aman. Menurutnya, kendala yang ditemukan hanya berkaitan dengan sistem pencatatan transaksi.
“Kami menemukan adanya beberapa transaksi yang tidak tercatat, atau nomor polisi serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) pengendara tidak muncul karena masalah pada EDC,”ujar Bambang dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis BPH Migas, Sabtu, 8 Agustus 2026.
BPH Migas kemudian meminta pengelola SPBU menyiapkan mekanisme pencatatan manual sebagai langkah cadangan jika gangguan EDC kembali terjadi. BPH Migas juga meminta PT Pertamina Patra Niaga melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab gangguan pada sistem tersebut.
“Ini menjadi catatan kami untuk terus memperbaiki dan mengantisipasi kejadian serupa ke depan. Kami juga akan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai kendala EDC ini,”ucapnya.
Pengawasan Transaksi BBM Subsidi
Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menjelaskan, sistem EDC menjadi salah satu instrumen pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Setiap kendaraan yang berhak mendapatkan subsidi menggunakan barcode yang dipindai saat pengisian. Data tersebut kemudian tercatat sebagai riwayat transaksi secara digital.
“Kami menyampaikan agar penggunaan BBM bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, khususnya untuk memutar roda perekonomian di masyarakat,”ungkap Fathul.
Fathul menilai pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi di lapangan sejauh ini berlangsung lancar. BPH Migas akan melanjutkan pengawasan terhadap penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), agar penggunaannya tepat sasaran dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
”Alhamdulillah, untuk penggunaan QR code, sejauh ini tidak ada masalah,” tambahnya.
Pengemudi Sebut B50 Aman untuk Kendaraan
Dalam kegiatan tersebut, BPH Migas juga berdialog dengan sejumlah pengemudi kendaraan perjalanan wisata dan truk. Para pengemudi menyampaikan bahwa penggunaan bahan bakar B50 sejauh ini aman untuk operasional kendaraan dan tidak menimbulkan gangguan pada mesin maupun filter.
Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Bandung I Fuel Pertamina Patra Niaga Zico Aldillah Syahtian mengatakan, penyaluran JBT dan JBKP di SPBU tersebut secara umum tetap berjalan normal.
“Secara riil, ketika dipantau melalui CCTV, transaksi dan penyaluran BBM yang tidak tercatat merupakan kendaraan yang memang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut,”kata Zico.
Apresiasi terhadap kebijakan subsidi BBM juga disampaikan pengemudi kendaraan logistik. Nandang, salah seorang sopir angkutan barang, berharap pemerintah dapat terus menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi.
“Mudah-mudahan distribusi BBM selalu terjaga dengan baik,”tuturnya.
