TVRINews, Jakarta
Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa pernyataan yang bersifat provokatif terhadap pemerintah tidak sepatutnya dilakukan di tengah dinamika global saat ini. Ia menekankan bahwa persatuan merupakan kunci utama bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia yang kompleks.
"Situasi ekonomi dunia kacau balau, situasi keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja, cuaca panas di luar, ada banyak pertengkaran di luar negeri. Tapi, di dalam negeri, orang-orang yang mengaku pejuang demokrasi ini juga memanas-manasi suasana," ucap Hasan dalam keterangan yang diterima pada Minggu, 5 April 2026.
Lebih lanjut, Hasan mengaku miris melihat adanya upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah di luar jalur demokrasi, hanya karena perbedaan preferensi dukungan pada Pemilu 2024.
"Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi. Kalau perebutan kekuasaan dalam demokrasi itu difasilitasi kok lewat pemilu," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyayangkan aksi provokasi tersebut justru muncul dari seorang pakar ilmu politik. Padahal, menurutnya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih berada di angka yang tinggi. Ia menilai pimpinan lembaga survei tersebut seolah tidak menghormati proses demokrasi yang sudah berjalan.
Hasan menambahkan bahwa meskipun kritik adalah bagian dari demokrasi, namun ajakan untuk menjatuhkan kekuasaan tanpa jalur konstitusional merupakan sebuah pelanggaran.
"Kalau pemerintah tidak melakukan kesalahan melanggar Undang-Undang, tidak menabrak konstitusi, tapi Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, itu sesuatu hal yang tidak bisa di terima," pungkasnya.
