TVRINews, Jawa Tengah
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong penguatan literasi keuangan di lingkungan pesantren, sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu. Kemenko PM, Abdul Haris mengatakan, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan penting dimiliki masyarakat, termasuk para santri, di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah di Pondok Pesantren Salafiyah, Pemalang, Jawa Tengah.
"Di era ekonomi yang penuh ketidakpastian saat ini, melek finansial bukan lagi pilihan, tetapi menjadi keharusan," ujar Haris dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurut Haris, santri memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari penggerak kemandirian ekonomi, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Karena itu, literasi keuangan perlu menjadi salah satu bekal dalam memperkuat peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Haris juga mengingatkan santri dan masyarakat untuk mewaspadai berbagai praktik keuangan ilegal, termasuk pinjaman online ilegal dan judi online. Praktik tersebut dinilai berisiko menimbulkan persoalan keuangan dan dapat menghambat upaya masyarakat membangun kemandirian ekonomi.
"Harta bukan tujuan hidup, tetapi amanah untuk menghadirkan kemaslahatan," katanya.
Selain pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, literasi keuangan juga diperkuat melalui kebiasaan menabung dan perencanaan keuangan sejak dini.
Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) K.M. Nuruddin mengajak para santri membangun kebiasaan menabung tanpa harus menunggu memiliki penghasilan sendiri.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal Kurnia Tri Puspita mengingatkan pentingnya menyisihkan sebagian rezeki untuk ditabung sebagai bagian dari perencanaan kebutuhan di masa depan.
Dalam kegiatan tersebut, CEO Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional VII Semarang Ficko Hardowiseto juga memperkenalkan layanan perbankan syariah yang dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat, termasuk santri, dalam mengelola kebutuhan keuangan sesuai prinsip syariah.
Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan Syariah tersebut merupakan kolaborasi Kemenko PM bersama LPS, OJK, dan BSI. Pemerintah mendorong agar literasi keuangan tidak berhenti pada pemahaman produk keuangan, tetapi menjadi bekal masyarakat untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.
