TVRINews, Jakarta
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menaruh harapan pada penugasan baru Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Saan berharap posisi baru tersebut dapat membuat koordinasi pemerintah dalam mengelola persoalan energi berjalan lebih efektif.
Menurut Saan, sektor energi memiliki banyak persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Karena itu, keberadaan seorang menko yang menangani bidang tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menyatukan berbagai kebijakan.
Saan menyampaikan harapannya setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
"Harapannya tentu dengan adanya Menko Hilirisasi dan Transisi Energi ini, berbagai persoalan energi bisa ditangani dengan koordinasi yang lebih baik," ujar Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Selain menjabat sebagai menko, Bahlil tetap dipercaya memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tugas rangkap tersebut membuat Bahlil menangani langsung urusan kementerian teknis sekaligus menjalankan fungsi koordinasi di tingkat kementerian koordinator.
Saan mengatakan kondisi tersebut dapat memudahkan penyelarasan kebijakan di sektor energi.
"Pak Bahlil sekarang memiliki dua peran sekaligus. Beliau menjalankan tugas sebagai Menko dan tetap menjadi Menteri ESDM, sehingga urusan energi berada dalam koordinasi beliau," katanya.
Sementara itu, Bahlil mengungkapkan penugasan rangkap tersebut telah disampaikan kepadanya sebelum prosesi pelantikan.
Ia mengatakan dirinya siap menjalankan amanat yang diberikan Presiden Prabowo.
"Saya mendapat informasi dari Pak Seskab mengenai penugasan sebagai menko sekaligus merangkap Menteri ESDM. Tentu semua tugas yang diberikan Presiden akan kami jalankan," ujar Bahlil sebelum pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan.
Bahlil resmi dilantik bersama sejumlah pejabat lainnya pada Kamis siang. Penunjukannya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi menambah tanggung jawabnya dalam mengawal agenda hilirisasi serta kebijakan transisi energi pemerintah.
Saan berharap posisi tersebut nantinya mampu memperkuat sinkronisasi antarlembaga sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan energi secara lebih terintegrasi.
