TVRINews – Jakarta
Presiden Prabowo mengarahkan kebijakan ekonomi 2027 pada kemandirian pangan dan energi, penguatan industri, reformasi fiskal, serta pemerataan manfaat pertumbuhan bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.
Pidato tersebut sekaligus menjadi pengantar pemerintah dalam menyampaikan arah kebijakan fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Pemerintah mengusung agenda kemandirian ekonomi di tengah ketidakpastian global, dengan perhatian pada pangan, energi, investasi, industri strategis, hingga penguatan tata kelola keuangan negara.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semestinya berhenti sebagai indikator statistik. Menurut dia, peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi harus diterjemahkan menjadi lapangan kerja, daya beli, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.
*Delapan Arah Kebijakan*
Arah pidato Presiden memperlihatkan sedikitnya delapan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi tahun anggaran 2027.
Pertama, pemerintah menaruh perhatian besar pada ketahanan energi dan risiko geopolitik. Perubahan harga energi global dan gangguan rantai pasok dinilai dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Karena itu, kebijakan energi diarahkan tidak hanya untuk menjaga pasokan, tetapi juga memperkuat kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan dari dalam negeri.
Kedua, swasembada pangan menjadi bagian penting dari agenda kemandirian nasional. Pemerintah berupaya memperkuat produksi pertanian sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, peningkatan produktivitas petani dan pembangunan infrastruktur pendukung menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan.
Ketiga, pemerintah mendorong pengelolaan mineral strategis agar kekayaan sumber daya alam memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional. Kebijakan ini sejalan dengan upaya memperkuat industrialisasi dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Keempat, penguatan devisa dan tata kelola ekspor menjadi perhatian dalam menjaga ketahanan eksternal ekonomi. Pemerintah berupaya memastikan aktivitas ekspor memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan devisa dan memperkuat neraca perdagangan.
Kelima, agenda reformasi tata kelola komoditas strategis diarahkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan. Pemerintah melihat penguatan mekanisme pasar dan pengawasan sebagai instrumen penting agar pengelolaan komoditas strategis memiliki kepastian dan akuntabilitas.
Keenam, reformasi sektor keuangan dan fiskal menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Kebijakan fiskal 2027 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas sekaligus menyediakan ruang bagi program prioritas pemerintah.
Ketujuh, kesejahteraan sosial dan penguatan sektor riil menjadi sasaran lain yang ditekankan pemerintah. Kebijakan ekonomi diarahkan agar manfaat pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi dapat menjangkau pelaku usaha kecil, pekerja, petani, nelayan, serta kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Kedelapan, pemerintah memberi perhatian pada hubungan fiskal pusat dan daerah serta pengelolaan aparatur negara. Penataan transfer ke daerah dan belanja pemerintah menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan kapasitas fiskal daerah.
*Target Pertumbuhan 6 Persen*
Dalam pidato mengenai RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun depan. Rancangan anggaran tersebut memiliki total belanja sekitar Rp4.097,2 triliun, meningkat 3,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah mematok defisit fiskal 2027 sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit 2026 sebesar 2,85 persen dan masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang.
Target tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara ekspansi pembangunan dan disiplin fiskal. Tantangannya adalah memastikan tambahan belanja benar-benar menghasilkan dampak ekonomi yang terukur, terutama terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat.
*Investasi Harus Menciptakan Manfaat*
Pemerintah juga menyoroti capaian investasi sebagai salah satu indikator penguatan ekonomi. Pada semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dan disebut menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,45 persen secara tahunan. Angka tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mempertahankan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional.
Namun, Presiden menekankan bahwa angka pertumbuhan dan investasi harus dibaca dalam konteks yang lebih luas. Pemerintah perlu memastikan kegiatan ekonomi memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama pidato kenegaraan tahun ini: pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan angka pertumbuhan, tetapi harus memperluas kesempatan ekonomi.
Kemandirian di Tengah Ketidakpastian Global…
Pemerintah juga mengaitkan agenda ekonomi domestik dengan perubahan lingkungan global. Konflik geopolitik, perang dagang, perubahan harga energi, serta gangguan rantai pasok membuat negara perlu memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Sebelumnya Sekretariat Negara menyebut Presiden Prabowo menilai kemandirian ekonomi penting agar Indonesia memiliki kemampuan bertahan ketika terjadi perubahan situasi global secara mendadak.
Dalam konteks tersebut, swasembada pangan dan energi bukan semata-mata agenda sektoral. Keduanya menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi kerentanan terhadap tekanan eksternal.
Pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN 2027 akhirnya memperlihatkan arah kebijakan yang menempatkan pertumbuhan, kemandirian, dan pemerataan dalam satu kerangka.
Bagi pemerintah, tantangan berikutnya bukan hanya mencapai target pertumbuhan 6 persen, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, penciptaan pekerjaan, dan kesejahteraan yang lebih merata.
Dengan demikian, pesan utama pidato Prabowo tidak berhenti pada besarnya angka APBN atau pertumbuhan ekonomi. Ukuran akhirnya adalah seberapa jauh kebijakan negara mampu mengubah pertumbuhan menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
