TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Noor, menyambut positif rencana Kementerian Sosial (Kemensos) melibatkan lulusan Taruna Akademi Militer (Akmil) dalam pembinaan siswa Sekolah Rakyat (SR). Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak mengarah pada militerisasi pendidikan.
Menurut Sandi, pembentukan karakter seperti disiplin, kepemimpinan, nasionalisme, dan cinta tanah air merupakan kebutuhan penting untuk mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi tantangan global. Meski demikian, pendidikan karakter tetap harus berjalan dalam koridor pedagogi yang humanis.
"Saya melihat niat pemerintah sangat baik. Kita semua ingin melahirkan generasi muda yang disiplin, berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, serta bertanggung jawab. Namun, pendidikan karakter harus tetap berada dalam koridor pedagogi yang humanis. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa sekolah menjadi ruang militerisasi. Yang harus ditransformasikan adalah nilai-nilai positifnya, bukan kultur militernya," ujar Sandi, dalam keterangan yang diterima Rabu, 1 Juli 2026.
Sebagai mitra kerja Kemensos, Komisi VIII DPR RI akan memastikan seluruh kebijakan di Sekolah Rakyat berpijak pada kepentingan terbaik anak (best interests of the child). Sandi menilai mayoritas peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan rentan sehingga membutuhkan lingkungan pendidikan yang aman, suportif, inklusif, serta mampu membangun kembali rasa percaya diri mereka.
Ia menjelaskan berbagai penelitian internasional, seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), menunjukkan pembentukan karakter lebih efektif dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, budaya sekolah, serta hubungan positif antara pendidik dan peserta didik. Karena itu, pembentukan karakter memerlukan proses pendidikan yang berkelanjutan.
"Disiplin memang penting, tetapi disiplin bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan. Disiplin harus lahir dari kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri. Nilai-nilai inilah yang harus menjadi roh pembinaan di Sekolah Rakyat," tegasnya.
Sandi menilai Taruna Akmil memiliki banyak nilai positif, seperti integritas, kepemimpinan, kerja sama tim, semangat pengabdian kepada bangsa, ketangguhan mental, dan kedisiplinan. Menurutnya, peran mereka lebih tepat sebagai mentor karakter dan teladan kepemimpinan, bukan instruktur yang menerapkan pola pembinaan khas pendidikan militer.
Ia juga mengingatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik maupun psikis. Karena itu, seluruh pembinaan di Sekolah Rakyat harus mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, serta menghormati tumbuh kembang peserta didik.
Untuk menyempurnakan program tersebut, Sandi mengusulkan Kemensos bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun modul pendidikan karakter berbasis ilmu pendidikan, psikologi perkembangan anak, serta nilai-nilai Pancasila. Modul itu diharapkan menjadi acuan seluruh unsur yang terlibat dalam pembinaan.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan guru, kepala sekolah, psikolog, pekerja sosial, konselor, tokoh masyarakat, dan orang tua agar pembentukan karakter berlangsung secara kolaboratif.
Sandi juga meminta pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari tingkat kedisiplinan, tetapi juga meningkatnya kepercayaan diri peserta didik, kemampuan bekerja sama, kepedulian sosial, integritas, motivasi belajar, serta menurunnya perilaku menyimpang.
Ia turut mendorong evaluasi program dilakukan secara berkala dengan melibatkan lembaga independen, akademisi, dan praktisi pendidikan agar efektivitas kebijakan dapat diukur secara objektif.
"Sekolah Rakyat merupakan investasi besar negara dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Karena itu, kualitas pendidikan karakter di dalamnya harus dirancang secara matang. Kita tidak hanya ingin melahirkan anak-anak yang disiplin, tetapi juga generasi yang berakhlak, berempati, memiliki daya pikir kritis, berintegritas, serta mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan," ungkap Sandi.
Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal implementasi Sekolah Rakyat agar tetap berfokus pada penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin sekaligus membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"Kami percaya sinergi antara Kementerian Sosial dan Akademi Militer dapat menjadi inovasi yang baik apabila dirancang secara proporsional. Yang kita bangun bukan militerisasi pendidikan, melainkan penguatan karakter kebangsaan yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila, dan kepentingan terbaik bagi setiap anak Indonesia," tutup Sandi Fitrian Noor.
