TVRINews, Jakarta
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel, mengingat kondisi Palestina yang hingga kini masih berada dalam situasi penjajahan.
Pernyataan ini menanggapi pernyataan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel sebagai negara berdaulat, dengan syarat Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina.
Langkah ini, menurut Prabowo, bisa menjadi dasar bagi pembukaan hubungan bilateral antara Indonesia dan Israel.
“Palestina masih dalam kondisi terjajah. Karena itu, kemerdekaan Palestina harus menjadi prioritas utama sebelum membahas hubungan diplomatik dengan Israel. Jangan terburu-buru,” ujar Djarot saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Djarot juga mengingatkan bahwa langkah membuka hubungan diplomatik dengan Israel bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
"Selama Palestina masih dijajah, kita tidak bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu bertentangan dengan konstitusi kita,” tambahnya.
Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah diplomatik pemerintah dengan Israel, namun dengan sejumlah syarat ketat yang berpihak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.
“Saya mendukung inisiatif membuka hubungan diplomatik, asalkan memenuhi syarat mutlak,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, ada tiga syarat yang harus dipenuhi:
1. Israel harus secara resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
2. Seluruh bentuk agresi militer harus dihentikan, dan Israel harus menarik diri dari wilayah pendudukan.
3. Israel dan Palestina harus hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara merdeka dan berdaulat.
Isu ini dipastikan akan menjadi perdebatan publik dan politik dalam waktu dekat, menyusul perubahan sikap pemerintah terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah dan posisi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Baca Juga:
| Rencana Penulisan Ulang Sejarah, PDIP: Harus Berdasarkan Fakta |
