TVRINews, Jakarta
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat memberikan tanggapan terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang saat ini tengah digarap pemerintah.
Ia menegaskan, dalam hal ini pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam menyusun kembali narasi sejarah bangsa.
“Penulisan sejarah harus berdasarkan fakta yang objektif. Bukan sekadar versi dari pihak yang menang, bukan hanya ‘his story’, tapi benar-benar sejarah perjuangan seluruh bangsa Indonesia,” ujar Djarot
Selain itu, ia menilai jika sejarah tidak boleh disusun dengan menutupi atau mengaburkan peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi.
Terlebih, lanjutnya sejarah adalah milik bersama, dan setiap peristiwa harus ditulis secara terbuka dan jujur.
“Jangan ada sejarah yang ditutup-tutupi atau disimpangkan. Kita semua berhak tahu bagaimana perjalanan bangsa ini sebenarnya,” katanya.
Salah satu contoh yang disinggung adalah pelarangan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni di masa Orde Baru.
Djarot mengatakan, jika larangan tersebut diberlakukan setelah wafatnya Presiden Soekarno tahun 1970, dan didasarkan pada pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang menyebut Pancasila tidak lahir pada tanggal tersebut.
“Fakta itu kemudian diluruskan oleh para sejarawan. Sekarang, kita kembali memperingatinya setiap tahun. Ini menunjukkan pentingnya membuka ruang terhadap kebenaran sejarah,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyebutkan bahwa penyusunan draf buku sejarah telah mencapai lebih dari 50 persen.
Ia juga membuka kemungkinan digelarnya forum diskusi publik setelah proses penyusunan mendekati tahap akhir.
“Kita tunggu sampai progresnya mencapai sekitar 70 atau 80 persen, baru nanti bisa dibuka untuk diskusi publik,” kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Baca Juga: Ketua DPP PDIP: Korupsi Adalah Pengkhianatan terhadap Pancasila
