TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara IV, DPR RI, Jakarta, Senin 25 Mei 2026.
Dalam rapat yang dihadiri pimpinan DPR, para Menteri Kabinet Merah Putih, serta Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut, Gus Ipul menjelaskan Kemensos terus menyalurkan bantuan sosial reguler seperti PKH dan sembako. Disamping itu, penyaluran bantuan kebencanaan juga terus dilanjutkan melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
“Kemensos ditugaskan Presiden melalui Satgas yang dibimbing oleh Pak Mendagri untuk menyalurkan bantuan kebencanaan berupa santunan korban meninggal dan luka-luka, lalu ada bantuan stimulan sosial ekonomi, isian rumah, dan jaminan hidup selama tiga bulan,” kata Gus Ipul.
Dalam paparannya, Gus Ipul mengungkapkan bantuan pascabencana tahap pertama telah selesai disalurkan. Untuk tahap selanjutnya, Kemensos akan menyalurkan bantuan pascabencana dengan nilai lebih dari Rp1 triliun.
“Penyaluran berdasarkan data-data yang terverifikasi dari beberapa kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Lebih lanjut, terkait usulan perluasan cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) bagi masyarakat Aceh terdampak bencana yang disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah beberapa waktu lalu. Gus Ipul menyampaikan Kemensos telah mengakomodir lebih dari 400 ribu penerima PBI tambahan di Aceh.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra sekaligus Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan dua hal dalam rakor tersebut. Yakni, terkait update situasi dan rencana pemerintah ke depan, terutama persetujuan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
"Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Itulah jadi dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa untuk menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk (Rencana Induk)," kata Tito.
Tito mengungkapkan total anggaran yang diusulkan untuk pemulihan permanen tersebut sebesar Rp100,166 triliun. Dengan rincian, anggaran 2026 sebesar Rp38,9 triliun; tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun; dan tahun 2028 sebesar Rp 28,2 triliun.
"Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun," pungkasnya.
