TVRINews, Jakarta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sebanyak 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026 guna mendukung penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya keluarga siswa Program Sekolah Rakyat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026. Pertemuan itu membahas sinergi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan dukungan penuh terhadap usulan Kementerian Sosial terkait renovasi rumah tidak layak huni melalui program BSPS.
"Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000. Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000 ini, selamat Gus ya semoga bisa bermanfaat dan saya minta supaya itu bisa membahagiakan khususnya programnya bisa sukses," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Senin, 11 Mei 2026.
Program BSPS tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang telah memiliki rumah namun kondisinya belum memenuhi standar kelayakan huni. Pemerintah menilai penyediaan rumah layak menjadi faktor penting dalam mendukung pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di seluruh Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah.
"Syarat program sekolah rakyat yaitu memiliki lahan 7-8 hektare yang dimiliki pemerintah kabupaten. Sesuai target Presiden Prabowo bahwa untuk penyediaan satu sekolah rakyat di satu kabupaten di seluruh wilayah Indonesia," kata Saifullah Yusuf.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian PKP sejak awal terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.
Saat ini, Program Sekolah Rakyat telah tersebar di 166 titik di Indonesia dengan jumlah peserta didik mencapai sekitar 14.913 siswa dan orang tua sebanyak 13.942 orang. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan sasaran penerima bantuan renovasi rumah melalui skema BSPS.
Kementerian PKP menilai integrasi data dan komunikasi antar kementerian menjadi kunci agar program bantuan perumahan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain membahas dukungan renovasi rumah, kedua kementerian juga mendiskusikan langkah strategis lain dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, termasuk rencana kunjungan lapangan untuk memastikan kesiapan program di berbagai daerah.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap percepatan penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan seiring dengan penguatan ekosistem pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
