TVRINews, Jakarta
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan apresiasi terhadap peran penting Kementerian Sosial dalam penguatan integrasi data serta digitalisasi perlindungan sosial nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Luhut saat memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin, 11 Mei 2026.
“Kemensos saya kira sudah sangat bagus,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Turut hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Sejumlah menteri teknis lainnya juga tampak hadir, di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Rapat ini secara khusus membahas percepatan integrasi digital bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Digital Public Infrastructure (DPI). Pemerintah menargetkan integrasi sistem lintas kementerian ini mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan mendukung target pengentasan kemiskinan hingga di bawah 5 persen pada tahun 2029.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa program digitalisasi bantuan sosial saat ini telah memasuki tahap yang semakin matang. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh program pemberdayaan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
“Program digitalisasi ini sudah sampai pada titik yang sangat baik. Program ini bisa mencapai masyarakat yang menjadi sasaran dan mendukung target penurunan angka kemiskinan,” kata Rachmat.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga segera mengintegrasikan data ke dalam sistem digital pemerintah yang berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Jangan ada lagi yang memperlambat masuk dalam sistem. Dengan sistem yang terkoneksi dan berbasis AI, pemerintah bisa membuat keputusan yang lebih akurat, efisien, dan mengurangi korupsi,” tegas Luhut.
Kementerian Sosial sendiri terus memperkuat komitmen digitalisasi bantuan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Melalui pemanfaatan DTSEN dan SIKS-NG, proses pendataan hingga penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih cepat dan transparan.
Selain itu, Kemensos menyiapkan penguatan program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) untuk menghubungkan penerima bantuan dengan pelatihan usaha dan akses pengembangan ekonomi secara bertahap.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa digitalisasi ini dirancang untuk memangkas waktu proses penyaluran melalui sistem digital dan verifikasi berbasis biometrik. Sistem ini juga dilengkapi mekanisme sanggah agar masyarakat mendapatkan informasi kelayakan bantuan secara terbuka.
Pihak Kemensos juga menyiapkan proses graduasi bagi penerima manfaat yang telah mandiri untuk diarahkan ke program penguatan usaha melalui SAPA UMKM dan Kartu Usaha Produktif (KUP).
“Digitalisasi bansos bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjadi instrumen penting agar bantuan sosial terhubung dengan program pemberdayaan dan graduasi penerima manfaat menuju kemandirian,” tutur Agus Jabo.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memperluas uji coba digitalisasi bansos ke 42 kabupaten/kota pada tahun 2026, setelah sebelumnya dilakukan di Banyuwangi. Provinsi Bali juga dipersiapkan sebagai model penerapan ekosistem digital perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi secara nasional.
“Kami siap memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga agar data semakin akurat dan intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan dapat dilakukan secara lebih efektif,” tutup Agus Jabo.
