TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi XIII DPR RI, Siti Aisyah, telah mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini ia ungkapkan saat menggelar rapat kerja bersama Komisi XIII dan Menteri HAM pada Rabu, 5 Februari 2025 kemarin. Dimana, pengakuan ini berawal saat dirinya merasa optimis ketika mendengar nama Pigai dipilih sebagai Menteri HAM. Ini karena, Pigai dikenal sebagai seorang aktivis HAM yang berpengalaman.
"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana," ujar Siti.
Kendati demikian, usai jalani 105 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Siti merasa tidak melihat ada perubahan signifikan atau kinerja nyata dari Menteri Pigai terkait masalah HAM.
Lantaran hal tersebut, ia mengkritik banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belakangan ini viral, seperti yang terjadi di Rempang dan terkait masalah pagar laut.
Menurutnya, sampai saag ini Pigai belum menunjukkan keberadaan atau tindakannya dalam menangani kasus-kasus tersebut.
"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti dengan tegas.
Selain itu, ia juga mempertanyakan kinerja Pigai yang terlihat hanyalah program amnesti narapidana yang berasal dari pemerintah.
Karena hal tersebut, menegaskan bahwa tidak ada tindakan nyata yang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai mengucapkan terima kasih kepada Komisi XIII yang telah memberikan perhatian terhadap kinerjanya.
Tak hanya itu, Pigai memuji anggota Komisi XIII yang menurutnya memiliki niat baik untuk membangun peradaban HAM di Indonesia.
“Intinya, saya sampaikan terima kasih ke Komisi XIII. Mereka sangat baik. Mereka mendorong kemajuan perlindungan, penegakan HAM dan membangun peradaban HAM di Indonesia secara baik, profesional, dan bermartabat,” ujarnya.
Pigai juga menegaskan bahwa upayanya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan cita-cita bangsa, terutama dalam bidang perlindungan HAM.
Meski demikian, kritik terhadap kinerja Menteri Pigai masih menggema di kalangan banyak pihak, terutama terkait dengan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang mencuat di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Presiden Prabowo: NU Berperan Besar dalam Kemerdekaan dan Keutuhan Bangsa
