TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Pramono saat memaparkan realisasi APBD Triwulan III Tahun Anggaran 2026 dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.
Menurut Pramono, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya dana yang terserap. Kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan dampaknya terhadap kehidupan warga juga harus menjadi tolok ukur utama.
“Yang paling penting bukan hanya berapa besar anggaran yang ditetapkan dan dibelanjakan, tetapi bagaimana anggaran itu mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong kegiatan ekonomi, dan menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta,” ujar Pramono.
Berdasarkan data hingga 30 September 2026, pendapatan daerah DKI Jakarta mencapai Rp44,98 triliun atau 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp40,40 triliun atau 54,39 persen dari pagu Rp74,29 triliun.
Penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp6,46 triliun atau 65,43 persen dari target Rp9,88 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp2,02 triliun atau 28,74 persen dari pagu Rp7,04 triliun. Total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp81,33 triliun.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp39,33 triliun atau 68,20 persen dari target. Capaian ini tumbuh 1,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak daerah juga meningkat 1,59 persen menjadi Rp34,58 triliun.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun, Pramono meminta seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian program dan kegiatan. Ia mengingatkan agar percepatan tersebut tidak mengurangi kualitas pekerjaan maupun mengabaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Saya sudah meminta seluruh perangkat daerah agar kegiatan segera diselesaikan dan tidak menumpuk pada akhir tahun. Perencanaan harus dilakukan lebih awal supaya pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta terus mengarahkan belanja daerah untuk memperkuat layanan dasar masyarakat. Hingga Triwulan III 2026, realisasi anggaran peningkatan kualitas pendidikan mencapai Rp4,99 triliun dari pagu Rp9,27 triliun. Sementara itu, program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terealisasi Rp4,28 triliun dari anggaran Rp7,93 triliun.
Pada sektor perlindungan sosial, realisasi anggaran mencapai Rp829,06 miliar atau 70,42 persen. Program ini mencakup bantuan bagi kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta, serta layanan rehabilitasi sosial.
Di bidang transportasi, realisasi anggaran peningkatan kualitas dan cakupan transportasi publik terintegrasi mencapai Rp2,16 triliun. Anggaran tersebut antara lain mendukung pengembangan jaringan transportasi serta subsidi layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Hingga September 2026, jumlah penumpang ketiga moda transportasi tersebut mencapai 368,4 juta perjalanan, meningkat 10,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 23 juta perjalanan memanfaatkan fasilitas transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat.
Cakupan layanan angkutan umum di Jakarta juga telah mencapai 93 persen. Pemprov DKI Jakarta selanjutnya berencana memperluas penerima manfaat transportasi gratis dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut diharapkan memperluas akses mobilitas masyarakat, termasuk pencari kerja dan pendamping penyandang disabilitas.
Pramono juga memaparkan perkembangan ekonomi Jakarta yang menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II 2026, perekonomian Jakarta tumbuh 5,52 persen secara tahunan. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen pada Agustus 2026 tercatat di level 150.
Menurut Pramono, pertumbuhan tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan berbagai sektor ekonomi, termasuk konstruksi, perdagangan, pariwisata, dan kegiatan usaha masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi ini perlu terus kita dorong. Saya berharap sektor konstruksi dan berbagai lapangan usaha lainnya semakin berkembang sehingga aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat di Jakarta terus meningkat,” katanya.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Jakarta pada September 2026 tercatat 2,71 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Pengendalian inflasi dilakukan melalui sejumlah langkah, antara lain menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pasar murah, pangan bersubsidi, kerja sama pasokan antardaerah, dan penguatan distribusi pangan.
Pemprov DKI Jakarta juga mendorong perputaran ekonomi melalui penyelenggaraan kegiatan berskala nasional dan internasional. Jakarta Fair 2026 mencatat transaksi Rp8,2 triliun dengan 6,1 juta pengunjung. Sementara itu, Festival Jakarta Great Sale membukukan transaksi Rp26,8 triliun dengan melibatkan 104 pusat perbelanjaan.
“Jakarta sekarang menjadi episentrum berbagai kegiatan atau event di Indonesia. Kegiatan seperti ini kami fasilitasi karena memberikan dampak ekonomi bagi banyak sektor, mulai dari perdagangan, pariwisata, perhotelan, hingga UMKM,” ujar Pramono.
Pemprov DKI Jakarta juga mendukung penyelenggaraan agenda internasional, termasuk Jakarta Running Festival pada 24–25 Oktober 2026, untuk memperkuat daya tarik Jakarta sebagai destinasi kegiatan berskala besar.
Pada aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2026 tercatat 3,96 persen, turun 0,07 poin persentase dibandingkan September 2025. Angka tersebut untuk pertama kalinya berada di bawah empat persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 juga turun menjadi 5,79 persen, berkurang 0,24 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 66,05 persen.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Pemprov DKI Jakarta menggelar pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit dan pelatihan reguler yang telah diikuti 6.720 peserta. Selain itu, bursa kerja melibatkan 214 perusahaan dengan menyediakan 24.390 lowongan pekerjaan.
Di bidang pembangunan berkelanjutan, enam dari 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) telah mencapai target pada 2025. Secara keseluruhan, 65,6 persen target indikator SDGs yang dinilai telah tercapai.
Posisi Jakarta dalam Oxford Economics Global Cities Index 2026 juga meningkat dari peringkat ke-159 pada 2025 menjadi peringkat ke-140 dari 1.000 kota di dunia.
Pramono menegaskan, berbagai capaian tersebut harus menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, lembaga pengawasan, dan berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan APBD berlangsung secara transparan.
“Kepercayaan publik menjadi salah satu penopang utama pembangunan Jakarta. Karena itu, transparansi dan koordinasi harus terus diperkuat agar setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Pramono.
